HALO SEMARANG – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jateng mengingatkan kepada tiap personel yang melakukan demo di Kabupaten Pati agar harus sesuai standart operasional prosedur atau SOP.
Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Saiful Anwar juga meminta agar pengamanan dilakukan secara humanis. Sebelum melakukan pengamanan, pihaknya mengecek kesiapan personel Rabu, (13/8/2025) pagi.
Pengecekan dimulai pukul 07.00 WIB di halaman Kantor Bupati Pati, sebelum personel menempati posisi pengamanan. Tim Bidpropam memeriksa kelengkapan dan kesiapan pasukan dari berbagai satuan, memastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api maupun tongkat pemukul (pentungan) sebagai wujud komitmen terhadap pola pengamanan aksi unjuk rasa yang mengedepankan pendekatan persuasif.
“Kami memastikan tidak satupun personel membawa senjata api atau perlengkapan yang tidak sesuai dengan SOP. Pengawasan melekat akan terus dilakukan agar setiap anggota bertindak profesional, tidak melakukan pelanggaran, dan tetap mengedepankan pendekatan humanis,” ujarnya.
Menurutnya, pola pengamanan yang diterapkan berfokus pada langkah preemtif, preventif, dan persuasif. Seluruh personel dituntut untuk siap secara fisik dan mental, serta memegang teguh etika profesi Polri.
“Sebelum pengamanan dimulai, pengecekan ini menjadi langkah penting untuk menjamin tidak ada pelanggaran prosedur di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan bahwa pengendalian internal yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga profesionalitas pengamanan.
“Pengamanan dimulai dari pengendalian internal yang solid. Langkah yang dilakukan Bidpropam ini memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran prosedur, sekaligus menjamin pengamanan berjalan sesuai prinsip profesionalitas,” bebernya.
Ia menambahkan, dalam setiap pengamanan unjuk rasa, Polri bukanlah objek. Melainkan kawan demokrasi yang hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya secara aman, tertib, dan sesuai prosedur.
“Polda Jateng berkomitmen menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” imbuhnya. (HS-06)
