HALO KENDAL – Angka pernikahan dini di Kabupaten Kendal cukup memprihatinkan. Pencegahan pernikahan dini telah menjadi agenda pembangunan global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) serta menjadi kebijakan prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, Albertus Hendri Setyawan menjelaskan, di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, perkawinan anak setiap tahun mengalami tren peningkatan dan didominasi oleh perempuan.
Hal itu ia sampaikan dalam dalam kegiatan pembentukan Tim Sinergitas Pentahelix untuk Rujukan, Kampanye, Konseling dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini, di aula kantor DP2KBP2PA Kendal, Jumat (9/8/2024).
“Di Kabupaten Kendal dari tahun 2019 hingga 2023 jumlah kasus perkawinan di bawah usia 18 tahun mengalami peningkatan, dari 21 menjadi 65. Dan perkawinan di bawah usia 19 tahun naik dari 81 menjadi 104. Jadi ini merata terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Kendal,” jelas Hendri.
Kepala DP2KBP2PA memaparkan, faktor pernikahan dini juga berkontribusi terhadap tingginya jumlah angka perceraian. Dirinya menyebut, pada tahun 2023, perceraian dialami oleh 24 persen orang yang dahulu menikah dini dan 95 persennya adalah perempuan.
“Tren perceraian di Kabupaten Kendal ada peningkatan. Setelah kita runtut dari 3.000 yang cerai, 24 persennya dari pernikahan dini,” paparnya.
Hendri menyebut, tingginya angka pernikahan dini dan dampaknya terutama bagi perempuan, maka DP2KBP2PA Kendal berkomitmen mencegah dari hulu ke hilir melalui akselerasi pencegahan pernikahan dini melalui sinergitas pentahelix untuk rujukan, kampanye, konseling dan edukasi (gitar melodi).
“Pencegahan pernikahan dini berfokus pada transformasi peran perempuan agar memiliki kapasitas yang kuat dan berada pada garda terdepan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender,” ujarnya.
“Sehingga berimplikasi pada terwujudnya perempuan yang berdaya dan menurunnya pernikahan dini. Transformasi peran perempuan ini didukung dengan sinergitas/kolaborasi stakeholder pentahelix dalam memberikan layanan rujukan, kampanye, konseling den edukasi,” imbuh Hendri.
Kepala DP2KBP2PA berharap, dengan akselerasi pencegahan pernikahan dini melalui sinergitas pentahelix untuk rujukan, kampanye, konseling dan edukasi dapat mengurangi jumlah perempuan yang mengalami pernikahan dini, keluarga rentan pernikahan dini bisa dipetakan dengan akurat.
“Supaya bisa meningkatkan pengetahuan perempuan terkait bahaya pernikahan dini. Selain itu diharapkan dengan terbentuknya Tim Sinergitas Pentahelix ini, dapat meningkatkan kapasitas perempuan dan keluarga dalam pengasuhan anak,” pungkas Hendri.(HS)
