HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintahan dari Pusat hingga daerah, kompak dalam mengatasi inflasi, seperti saat penanganan Covid-19.
Pemerintah daerah juga diminta untuk tidak ragu-ragu, dalam menggunakan dana alokasi umum dan belanja tak terduga, untuk menurunkan inflasi.
Penekanan itu disampaikan Presiden, dalam pengarahan kepada para menteri, lembaga, gubernur, pangdam, kapolda, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis (29/9/22).
Menurut Presiden Jokowi, momok terbesar semua negara saat ini adalah inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa.
Dulu inflasi yang biasanya hanya 1 persen, sekarang sudah ada yang lebih dari 10, bahkan lebih dari 80 persen. Ada 5 negara yang sudah di atas 80 persen.
“Oleh sebab itu kita harus kompak. Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Dan semua kementerian lembaga, seperti saat kita menangani Covid-19,” kata dia, seperti disiarkan secara live oleh Youtube Sekretariat Presiden dan TVRI.
“Kalau Covid-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” lanjut dia.
Lebih lanjut dikatakan, di negara lain, urusan inflasi adalah urusan bank sentral.
Caranya adalah dengan menaikkan interest rate nya, sekian basis poin. Sehingga kredit menjadi melambat, demikian pula uang yang beredar di masyarakat, sehingga inflasinya dapat turun.
“Tetapi teori-teori seperti itu, sekarang juga tidak menjamin itu akan turun,” kata Jokowi.
Maka dari itu, untuk Indonesia, antara fikal dan moneter harus berjalan beriringan. “Dan saya senang, bank sentral kita, BI, dan Kementerian Keuangan, Kemenko, semua berjalan beriringan dan rukun, tanpa kita mengintervensi BI,” kata dia.
Namun demikian Presiden menekankan bahwa yang lebih penting bukan menghambat uang beredar, melainkan menyelesaikan masalah di ujungnya, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Hal itu menurut dia menjadi tanggung jawab bersama.
Presiden pun kemudian menyinggung inflasi dari pangan, seperti cabai merah, bawang merah, telor ayam, tomat, tahu, mi instan, tempe, dan beras, yang merupakan penyumbang inflasi terbesar hingga Agustus ini.
“Hati-hati barang-barang ini tolong dilihat betul. Cek harian. Karena saya setiap hari dapatnya angka-angka seperti ini,” kata dia.
Harga cabai merah bisa tinggi karena produksinya dan suplainya kurang. “Tugas saudara-saudara, bagaimana mengajak petani untuk menanam ini. Kalau di daerah bapak ibu sekalian harganya tinggi,” kata dia.
Menurut Presiden, harga cabai memang beda-beda. Ada wilayah yang harganya Rp 45 ribu per kilogram, tetapi ada pula yang sampai Rp 85 ribu atau Rp 90 ribu.
Masalah ini bisa diatasi dengan peningkatan produksi, yang dibiayai dengan dana alokasi umum serta belanja tak terduga, untuk berproduksi barang itu.
Selain itu, jajaran pemerintahan juga diminta agar persoalan transportasi barang juga perlu ditangani.
Dia memberi contoh ketika di Pelembang harga telur ayam naik. Distributor dari Pelembang dapat memberi telur dari sentra-sentra produksi, seperti dari Bogor, Blitar, dan Grobogan.
“Kalau misalnya di Palembang harga telur naik. Udah ambil saja di Bogor. Biar distributor beli di Bogor. Tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota di Sumatera Selatan.
“Misalnya ongkos truk dari Bogor ke Palembang, saya cek kurang lebih Rp 10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi Rp 12 juta,” kata dia.
Inipun tidak setiap hari telur dari Bogor diangkut ke Palembang. “Seminggu hanya dua kali atau sekali cukup,” kata dia.
Jokowi juga memberi contoh mengenai kelangkaan bawang merah di Lampung.
Distributor dapat membeli bawang merah di Brebes, yang merupakan sentra produksinya. Adapun ongkis angkut dari Brebes ke lampung, ditutup oleh APBD provinsi, APBD kota, atau APBD kabupaten.
“Duitnya juga nggak banyak. Brebes ke Lampung itu kira-kira Rp 8 juta. Dan tidak mungkin setiap hari harus beli brambang (bawang merah). Mungkin seminggu hanya sekali atau dua kali. Ini uang kecil, tetapi memang harus bekerja detil,” kata dia.
Demikian pula jika terjadi kenaikan harga cabai di jabodetabek. Distributor dapat membeli cabai dari Kediri.
“Ya beli saja. Tutup ongkos transpor dari Kediri ke Jabodetabek, kira-kira Rp 11 juta,” kata dia.
Menurut Presiden, jika pasokan, suplai, produksinya digarap, biaya transportasinya ditutup dari APBD dari belanja tidak terduga, tidak akan sulit menurunkan inflasi.
“Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi, mengenai penggunaan biaya tak terduga dan juga dana transfer umum. Karena sudah ada PMK nya. Peraturan menteri keuangannya. Ada SE mendagrinya. Sudah saya sampaikan juga ke kejaksanaan agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan,” kata dia. (HS-08)