HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkritik jajaran pemerintahan, yang masih cenderung fokus pada masa tanggap darurat, namun kurang memperhatikan pada penanganan prabencana.
Kritik tersebut disampaikan Presiden, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.
Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim, yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia, naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” kata Presiden, seperti dirilis setkab.go.id.
Presiden mengungkapkan, frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen, dari 1.945 kejadian pada tahun 2010, menjadi 3.544 kejadian pada 2022.
Bencana-bencana tersebut meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, serta bencana alam dan nonalam lainnya.
Maka dari itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan, menurut Presiden menjadi kunci, baik pada tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana.
“Semuanya harus disiapkan. Semuanya harus dikelola dengan baik,” kata Presiden mengingatkan.
Presiden menekankan, tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisasi korban dan kerugian.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya prabencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting,” kata Kepala Negara.
Diperlukan upaya-upaya untuk menyiapkan masyarakat, termasuk mengedukasi mereka, mengenai langkah-langkah antisipasi.
Presiden mengatakan, masyarakat perlu mendapat pelatihan-pelatihan, untuk langkah-langkah antisipasi.
“Itu harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal.
“Yang pertama, penting itu sistem peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.
Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan, jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi ini, presiden meminta jajaran terkait, terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.
“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” kata dia.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait, memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (HS-08)
