HALO SEMARANG – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Jateng menilai ada potensi gesekan yang terjadi di masyarakat. Apalagi, ditambah polarisasi sikap yang kerap muncul di media sosial. Untuk itu Fraksi Gerindra meminta pengawasan oleh pemerintah guna antisipasi konflik, tak hanya dilakukan di dunia nyata, tapi juga di dunia maya.
Anggota Komisi A DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Mujaeroni mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut serta aktif mencegah serta menanggulangi ancaman konflik sosial. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang rawan terjadi konflik sosial. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat baik suku, agama dan ras yang ada di provinsi ini.
“Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini guna mengantisipasi konflik sosial,” ucap Mujaeroni, Kamis (3/3/2022).
Sebagai catatan, sejumlah kasus terkait intoleransi dan kerukunan umat beragama terjadi di Jateng. Berdasarkan data dari Kesbangpol Jateng, pada tahun 2018 terjadi 14 kasus terorisme (22 orang ditangkap), sembilan kasus potensi konflik horisontal, dan tujuh kasus berkaitan dengan isu agama. Pada tahun 2019, ada dua kasus berkaitan dengan terorisme di Karanganyar dan Cilacap, empat kasus dengan potensi memunculkan tindakan intoleransi dan konflik horisontal. Serta empat kasus lainnya berkaitan dengan isu agama.
Meskipun dari sisi jumlah terus menurun, namun wajib diwaspadai. Hingga Juli 2021, ada dua kasus intoleransi di Jateng yakni di Jepara dan Kota Semarang. Itu belum lagi ditambah potensi konflik yang timbul dari gap atau ketidakmerataan perekonomian di masyarakat.
Secara geopolitik, Jateng, yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa sangat rawan terjadi persinggungan sosial baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Belum bila ada sentimen mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA). Karena itulah mencegah dan menangani konflik sosial menjadi indikator utama dalam RPJMD.
Kewaspadaan dini di wilayah Jateng berguna untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
“Banyak juga komentar-komentar di media sosial yang berbahaya bagi kerukunan antarmasyarakat. Harus dipantau dan dijaga jangan sampai terpecah belah. Apalagi jelang tahun politik,” kata Politikus Partai Gerindra tersebut.(HS)
