in

Perlunya Pendidikan Politik untuk Minimalisir Potensi Konflik Jelang Pemilu

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

HALO SEMARANG – Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mulai dekat. Berbagai persiapan telah dilaksanakan KPU maupun Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawal pelaksanaan pemilu. Meski diprediksi suhu poilitik sudah mulai meningkat pada awal tahun 2023 nanti, Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko berharap Pemilu di Jawa Tengah bisa berjalan kondusif, jujur dan adil, sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Pemilu 2024 harapannya berlangsung jurdil (jujur dan adil), kita perbaiki kalau ada kekurangan, agar menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat,” ujar Politisi Gerindra ini, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, dengan diseminasi ini diharapkan ada pemahaman tentang penyelenggaraan perhelatan pesta demokrasi tersebut. Butuh kerja sama, kedisiplinan, dan netralitas yang harus dikedepankan. Selain itu, juga perlu kehati-hatian karena politik identitas, berita hoaks, dan black campaign pasti muncul di setiap penyelenggaraan Pemilu.

“Harapannya segala bentuk kecurangan dan propaganda negatif nantinya berkurang, berganti dengan paparan program-program bagi masyarakat,” katanya.

Maka untuk itu diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat. Menurutnya, peran pendidikan politik penting guna membentuk masyarakat yang mandiri dan kritis, mendorong masyarakat sadar politik, serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat jelang pemilu nanti.

Di lingkungan pemerintahan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu juga harus ditekankan. “Netralitas dimaksudkan setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan partai politik,” paparnya.

“Larangan ASN dalam Pemilu dan Pilkada bisa dalam berbagai kegiatan, seperti ikut sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan atribut partai, mengikuti kampanye dengan fasilitas negara, ataupun memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP,” katanya.

Pemantau Pemilu

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah mengajak berbagai lapisan masyarakat agar peduli dan berperan aktif dalam mengawasi jalannya tahapan-tahapan Pemilu 2024.

“Kami konsen mendorong dan mendukung organisasi pemantau serta masyarakat agar ikut andil berperan mengawal proses Pemilu 2024 karena salah satu indikator sehatnya demokrasi itu adalah banyaknya lembaga yang mengawal pemilu dan demokrasi,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jateng, Anik Sholihatun di Semarang, baru-baru ini.

Selain itu, banyaknya pemantau pada pengawasan tiap tahapan Pemilu 2024 juga menjadi representasi rakyat yang tergabung dalam berbagai organisasi pemantau yang aktif.

Anik menegaskan bahwa para pemantau Pemilu 2024 akan menjadi mitra Bawaslu Provinsi Jateng sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

“Para pemantau akan menjadi mitra kami atau sejajar, bukan di bawah Bawaslu Provinsi Jateng dalam menjaga kualitas demokrasi pemilu mendatang,” katanya.

Terkait dengan jumlah ideal pemantau pemilu di Jateng pada tahun 2024, Anik menjelaskan bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pendaftaran pemantau pemilu dengan jumlah sebanyak-banyaknya.

“Makin banyak pihak yang ikut menjadi pemantau Pemilu 2024 maka makin sehat demokrasi dan pemilu kita,” ujarnya.(Advetorial-HS)

Wakil Ketua Ombudsman RI: Kantor Imigrasi Harus Hati-hati Awasi Keluar Masuk WNA

Prakiraan Cuaca Semarang dan Sekitarnya, Selasa (13/12/2022)