HALO BLORA – Pemkab Blora akan memanfaatkan aset lahan dan gedung milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang nganggur lama tidak terpakai, di Jl Nusantara 21 Jetis Blora, bersebelahan dengan Puskesmas Blora Kota.
Pemkab Blora ingin memanfaatkan lahan dan gedung tersebut, untuk memperluasan Puskesmas, agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa lebih nyaman dan maksimal.
Hal itu diungkapkan Bupati Blora, Arief Rohman, Kamis (2/10/2025) terkait kunjungan silaturahmi ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehari sebelumnya.
Kunjungan tersebut untuk menyampaikan permohonan hibah aset ke Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Sesampainya di Kemenkeu Bupati diterima Kepala Biro Umum Kemenkeu RI, Arif Bintarto Yuwono.
“Ya, kemarin saya berkunjung ke Kemenkeu RI untuk mengajukan permohonan hibah lahan dan gedung di utara Puskesmas Blora,” kata dia, seperti dirilis blorakab.go.id.
Dia mengatakan gedung dan lahan aset Kemenkeu di Blora tersebut sudah lama menganggur dan tidak dimanfaatkan oleh KPP Pratama.
“Sehingga saya berinisiatif agar bisa dihibahkan kepada Pemkab untuk perluasan Puskesmas. Karena saat ini kondisi lahan Puskesmas sudah habis. Parkir pun sering “nunut” di tanah Kemenkeu sebelahnya,” kata Bupati, Kamis (2/10/2025).
Bupati juga mengungkapkan, pertemuannya dengan Arif Bintarto Yuwono, tak hanya terkait urusan tugas sebagai pejabat pemerintah, melainkan juga mengenang masa lalu.
Adalah sebuah kebetulan, Arif Bintarto Yuwono juga merupakan warga asli Blora, dan pernah sama-sama bersekolah di SMAN 1 Blora dan lulus 1989.
Kedekatan inilah yang menurut Arief Rohman, membuat komunikasi keduanya bisa berlangsung lancar.
”Kita langsung menyerahkan surat permohonannya ke Menteri Keuangan lewat Kabiro Umum. Semoga dapat segera diproses dan kita tunggu tahapan selanjutnya agar bisa ikut berkontribusi dalam Sesarengan mBangun Blora Maju dan Berkelanjutan,” lanjut Bupati Arief.
Sementara itu, Arif Bintarto Yuwono sebagai Kabiro Umum Kemenkeu mengapresiasi kedatangan Bupati Blora ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Menurutnya ini sebuah kehormatan dan kesempatan yang baik untuk membangun sinergi dengan Pemkab Blora.
“Saya merasa bersyukur, sebagai wong Blora kedatangan Pak Bupati saya di kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta. Sesama namanya sama sama Ariefnya. Beliau ini adik jelas, junior saya saat masih SMA. Terima kasih Pak Bupati atas kunjungannya,” ujarnya.
Terkait pengajuan permohonan hibah lahan dan gedung milik Kementerian Keuangan di Kabupaten Blora, dia mengatakan akan menyampaikan ke Menteri Keuangan.
“Pada dasarnya kami ingin aset negara bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Jangan dibiarkan tidur kelamaan. Jika nanti dapat membantu Pemkab untuk manfaat yang lebih besar bagi perluasan Puskesmas, pastinya akan didukung,” jelas Arif Bintarto Yuwono.
Ia mengaku punya banyak memori dengan keberadaan Puskesmas Blora Kota di Kelurahan Jetis itu. Pasalnya orang tuanya dulu pernah bekerja di Puskesmas Jetis.
“Orangtua saya dulu pernah kerja di Puskesmas Blora, orang mengenalnya Puskesmas Jetis karena sebelah selatannya kantor Lurah Jetis. Sedangkan sebelah utaranya aset Kementerian Keuangan. Sehingga banyak kenangan memori di Puskesmas ini. Saya pun sudah tahu bagaimana kondisi di lapangan sehingga pengajian hibah ini menurut saya langkah yang tepat oleh Pak Bupati. Semoga nanti bisa segera diproses bersama,” tambah Arif Bintarto Yuwono.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora, Edi Widayat, mendukung langkah Bupati Blora untuk mengajukan hibah ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Dinas Kesehatan mendukung langkah Pak Bupati,” kata dia.
Selama ini pelayanan Puskesmas Blora selalu ramai. Setiap hari hampir 200 pasien datang dan parkirnya sampai jalan raya. Sehingga sering nitip ke lahan milik Kemenkeu.
“Gedungnya juga sudah full, tidak ada lahan kosong lagi sehingga untuk pengembangan fasilitas kesehatan butuh perluasan,” jelas Edi Widayat.
Dikemukakan, sempat akan memindahkan Kantor Lurah Jetis, namun rencana itu urung dilakukan dan muncul opsi pengajuan hibah dari Kemenkeu karena sebelah utaranya sudah puluhan tahun tidak dimanfaatkan.
”Surat pengajuan hibahnya yang menyusun dari bagian aset BPPKAD, bukan Dinas Kesehatan,” ucap Edi Widayat. (HS-08).
