HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Daerah (Rakorbid Ekuinda) di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu (2/12/2020).
Rakor yang mengangkat tema “Sinergisitas Penguatan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 dan Situasi Politik Tahun 2020 Kabupaten Kendal” tersebut, menghadirkan perwakilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kendal sebagai nara sumber.
Dalam sambutannya, Sekda Kendal, Moh Toha mengatakan, dalam rapat koordinasi ini juga dilakukan pembahasan terkait UMKM.
Sekda Kendal menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terserap sekitar Rp 800 miliar. Untuk itu dia minta OPD terkait melakukan monitoring sekaligus evaluasi.
“Jumlah UMKM yang ada di Kendal mencapai kurang lebih 33.000, dan ternyata ada capaian Rp 800 miliar KUR telah terserap. Saya minta untuk evaluasi dan dilakukan monitoring,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Mohamad Eko mengatakan, tujuan dari Rakorbid adalah antisipasi persoalan sosial, ekonomi, dan keamanan jelang Tahun Baru dan Natal, termasuk pelaksanaan Pilkada Kendal 2020. Di antaranya mengawasi pasokan kebutuhan pokok di Kendal.
“Intruksinya, kita wajib memperhatikan UMKM, tapi keseluruhan kita mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru,” ucapnya.
Sementara itu, dalam paparanya, Kepala Dinas Perinkop UKM Kabupaten Kendal, Kun Cahyadi mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dampaknya seperti dirasakan oleh beberapa industri dan pelaku usaha.
Adapun sektor usaha mikro menjadi salah satu sektor yang paling terdampak.
“Wabah ini membuat suplay and demand serta rantai pasok terganggu sehingga roda perekonomian di tatanan UMKM tersendat,” katanya.
Kun Cahyadi mengungkapkan, roda perekonomian nasional harus tetap bergerak, terutama dalam menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 melalui keberlangsungan aktivitas usaha dan industri.
Kesehatan dan ekonomi harus secara simultan ditangani bersama, tidak untuk saling dikorbankan, dan dianggap satu lebih penting daripada yang lain.
Menurutnya kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menggambarkan mitigasi dari problematikan yang saat ini ada.
Yakni terpukulnya sektor riil, khususnya UMKM.
“Memulikan kembali sektor UMKM juga berimplikasi pada sektor penguatan daya beli rumah tangga yang menyumbang demand side besar pada PDB kita,” jelasnya.
Kun Cahyadi menambahkan, dalam rangka makin mengoptimalkan strategi dan kebijakan PEN yang dijalankan pemerintah, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kendal telah melaksanakan berbagai hal, seperti mengakomodir usulan Banpres serta mendistribusikan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian pemulihan ekonomi melalui penguatan ekonomi kerakyatan dengan cara mengembangkan, memfasilitasi kelembagaan, peningkatan produksi, serta publikasi dan pemasaran bagi UKM, UMKM, maupun IKM melalui berbagai kegiatan.
Kun Cahyadi mengingatkan, di tengah pandemi ini harus tetap bisa bangkit dan berkarya, tapi dengan budaya dan disiplin mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19.
“Disiplin menjalani protokol kesehatan adalah modal sosial yang dibutuhkan oleh kita semua pada sisi kultural. Pada sisi struktural pemerintah telah merancang dan menjalankan tahapan program PEN,” pungkasnya.(HS)