HALO PEKALONGAN – Pesantren dengan para santri di dalamnya, memiliki potensi sangat besar. Karena itu semestinya pesantren bisa berperan vital dalam pemberdayaan ekonomi umat.
Para santri juga perlu memiliki literasi ekonomi dan keuangan syariah secara kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat setempat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, setelah membuka kegiatan Seminar Nasional Inklusi Keuangan Syariah dalam Rangkaian Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2022, di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Kamis (20/10/2022).
Dia menjelaskan bahwa, besarnya potensi ekonomi dalam ekosistem Pondok Pesantren, dinilai Pemerintah dapat mendukung salah satu upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan.
Menurutnya, saat ini perkembangan inklusi keuangan syariah berkembang lebih pesat dibandingkan keuangan konvensional. Terlebih, sekarang ini inklusi keuangan semuanya sudah membuka unit atau berakuisisi ke keuangan syariah.
“Seperti hampir semua perbankan, koperasi, BMT, KSPPS, KSP semuanya sudah syariah,” kata Afzan Arslan Djunaid, seperti dirilis pekalongankota.go.id.
Aaf menegaskan, perkembangan inklusi keuangan syariah ini, harus didukung oleh semua pihak, tak terkecuali santri-santri.
Terlebih, dalam Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) ini, pihaknya mendorong penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) santri-santri di Kota Pekalongan, sebagai penerus perjuangan dari para perintis keuangan syariah.
“Mudah-mudahan hal ini membawa dampak yang baik dan keberkahan bagi semuanya khususnya pemberdayaan santri-santri dalam sinergi penguatan inklusi keuangan syariah di Kota Pekalongan,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Endiriyo, menerangkan perlu kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Endiriyo membeberkan bahwa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang berfokus merangkul para santri milenial untuk penguatan inklusi keuangan syariah.
“Dimana di Indonesia, 53 persen dari struktur demografi itu anak muda yang didalamnya ada para santri,”ucapnya.
Endiriyo menyebutkan, inklusi keuangan syariah tumbuh dengan pesat di atas 100 persen.
“Dengan kolaborasi yang solid antar semua pihak, pemerintah, UMKM, para pelaku bisnis, santri, masyarakat, InshaAllah bisa terbangun optimisme di Indonesia untuk menghadapi kemungkinan gejolak perekonomian di Indonesia,” bebernya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Agung Satria Hermawan menambahkan, berkaitan dengan keuangan syariah, DPRD Jawa Tengah mengakui ada kebuntuan dalam perpajakan, sehingga perlu didorong dari berbagai elemen, tidak hanya di perbankan konvensional, melainkan juga keuangan syariah untuk memacu perekonomian masyarakat Jawa Tengah. Sebab, masih ada tunggakan keterkaitan dengan perpajakan. Dimana, bukan dari perbankan besar tetapi justru dari BKK dan BPR.
“Kita hadir mendorong peran serta untuk membangkitkan perekonomian berbasis kesyariahan, dimana kita bisa bantu. Di komisi D juga menangani permasalahan pencemaran lingkungan, sehingga kita ingin melibatkan peran santri untuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan air, lingkungan bersih, tanaman dan hutan bersinergi dengan santri,” kata dia. (HS-08)
