HALO SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terus memperkuat langkah penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota. Upaya itu semakin diprioritaskan setelah banjir bandang menerjang kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu.
Agustina menegaskan, persoalan banjir di Kota Semarang tidak bisa ditangani secara parsial karena sistem aliran air saling terhubung mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, banjir bandang di wilayah Ngaliyan dipicu hujan ekstrem berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak Jumat petang. Kondisi tersebut membuat debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis dan mengalir menuju Sungai Silandak.
“Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya.
Luapan air setinggi satu hingga dua meter terjadi di sejumlah titik permukiman. Arus deras tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga membawa lumpur serta material yang merusak infrastruktur lingkungan.
Salah satu kerusakan cukup parah terjadi di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriyatno, yang terdampak terjangan arus banjir.
“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelas Agustina.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi meningkatnya potensi banjir di Kota Semarang. Selain curah hujan ekstrem, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di kawasan atas turut memperbesar limpasan air menuju wilayah hilir.
“Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.
Tak hanya itu, kapasitas serta konektivitas saluran drainase di sejumlah wilayah juga dinilai masih perlu ditingkatkan agar aliran air lebih optimal saat hujan deras terjadi.
Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, Pemkot Semarang mencatat sejumlah persoalan utama penyebab banjir dan genangan. Mulai dari sedimentasi saluran, kapasitas drainase yang terbatas, limpasan sungai saat hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.
“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” katanya.
Agustina menyebut total luas genangan yang teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare. Karena itu, penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas wilayah terdampak.
“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas lokasi genangan,” ujarnya.
Dalam skema penanganan banjir, masing-masing instansi memiliki peran berbeda. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menangani sungai dan drainase primer, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) fokus pada drainase sekunder, sedangkan Disperkim menangani drainase lingkungan atau tersier.
“Kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa berjalan sinkron,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik dan normalisasi saluran, Agustina juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Warga diminta aktif membersihkan saluran drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kota Semarang akan terus mendorong penanganan terpadu melalui peningkatan konektivitas drainase, normalisasi sungai, pemeliharaan saluran rutin, penambahan kapasitas tampungan air, hingga penguatan kawasan resapan.
Pemkot juga mendorong penerapan konsep pengendalian limpasan air atau Zero Delta Q pada pembangunan kawasan baru agar debit limpasan tidak semakin membebani sistem drainase kota.
“Kami berharap melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, ketahanan Kota Semarang terhadap banjir dan genangan dapat terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.(HS)
