ADA fenomena unik yang saat ini terjadi di Kota Semarang, parlemen medsos kini jadi alternatif parlemen jalanan yang lebih jago mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini, mungkin karena ketidak puasan warga atas peran dan fungsi pemerintahan. DPRD yang seharusnya jadi pengawas utama jalannya pemerintahan, tapi sering hilang ditelan bumi saat isu panas muncul.
Ironis, wakil rakyat resmi dipilih sebagai wakilnya rakyat di pemerintahan, punya anggaran miliaran, tapi pengaruhnya kalah sama satu postingan viral. Ini fakta, jangan antikritik lho..
Dasar negara kita membagi kekuasaan jadi tiga: legislatif bikin aturan, eksekutif jalankan, yudikatif jaga supaya adil.
Di daerah, DPRD memiliki tiga fungsi, legislasi (membuat undang-undang), anggaran (membahas dan menyetujui APBN/APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga bilang mereka wajib pantau peraturan dan anggaran. Tapi realita, sering cuma formalitas.
Salah satu contoh kasus terbaru. Pembahasan anggaran APBD 2026, malah seakan peran DPRD Kota Semarang banyak “dilucuti”. Pembahasan dengan eksekutif dibuat mepet, sehingga ada kesan “keburu ketok palu”.
Termasuk juga tentang penanganan banjir di Kota Semarang. Fungsi kontrol mereka seharusnya bisa panggil pejabat eksekutif, tanya-tanya soal anggaran banjir yang raib entah ke mana, dan kenapa banjir tak kunjung teratasi meski sudah terjadi bertahun-tahun.
Alih-alih, warga malah lihat mobil dinas plat merah wara-wiri saat libur panjang tanpa urusan resmi, seperti yang viral di Instagram akhir 2025. Sebuah akun posting video, bilang, “Mobil dinas buat jalan-jalan, rakyat cuma bisa liat banjir.”
Ribuan like dan komentar langsung banjiri, desak transparansi. Lagi-lagi, tak ada suara nyaring dari gedung parlemen. Ironisnya, justru netizen yang jadi pengawas dadakan, pakai hashtag #SemarangDarurat untuk soroti jalan rusak dan proyek mangkrak.
April 2025, ada berita tentang camat yang diduga setor uang ke polisi dan kejaksaan dari proyek penunjukan langsung. Netizen langsung heboh, tuntut audit. DPRD? Mungkin lagi sibuk rapat internal, tapi hasilnya tak kelihatan di publik.
Seolah pengawasan mereka cuma formalitas, sementara netizen jadi detektif amatir yang pakai ponsel buat ungkap ketidakberesan.
Kasus terbaru, di media sosial kasak khusuk tentang peran dan fungsi Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang yang konon jumlahnya lima orang dan dibiayai APBD.
Pertanyaan besar, apa tugas dan manfaatnya bagi Kota Semarang, jika pengangkatan mereka harus diatur Perwal dan dianggarkan untuk gaji dengan jumlah yang tak sedikit.
Namun, kasak khusuk itu hanya terdengar nyaring di media sosial, sementara DPRD tak pernah memanggil mereka, minimal untuk menyamakan visi pembangunan dan mengetahui peran dan tugasnya. Sehingga pertanyaan masyarakat terjawab.
Peran netizen hari ini memang lucu sekaligus menyedihkan, mengambil salah satu peran legislasi, tapi tetap kerap hanya dapat hasil kecewa.
Di era digital, warga biasa jadi mata dan telinga sendiri. Mereka posting foto jalan berlubang, proyek pembangunan yang cepat rusak, atau kritik anggaran yang diduga bocor. Ini sekaligus dorongan kepada pemerintah agar lebih transparan.
Bandingkan dengan DPRD yang punya anggaran miliaran untuk rapat, tapi pengaruhnya kalah sama satu unggahan foto bernarasi kritikan.
Hiperbolanya, DPRD (maaf) seperti penjaga istana yang tidur pulas, sementara netizen seperti pasukan relawan yang tak dibayar namun sangat sigap.
Tapi jangan salah paham, ini bukan puji netizen sambil abaikan peran DPRD. Justru tulisan ini sebagai motovasi buat wakil rakyat yang seharusnya lebih aktif.
Di Semarang, dengan populasi jutaan penduduk, kebijakan seperti penanganan banjir atau anggaran infrastruktur, anggaran kesehatan, dan pendidikan butuh pengawasan ketat.
Demokrasi didesain buat saling awasi, tapi malah netizen yang ambil alih. Mungkin DPRD perlu kursus khusus tentang perkembangan teknologi media sosial, agar bisa posting aspirasi warga, bukan hanya posting gambar suasana rapat seakan laporan pertanggung jawaban kerja saja.
Kalau parlemen daerah terus “hilang” dalam kabut, apa jadinya kota ini jika nanti wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD terealisasikan?(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
