HALO BATANG – Nama Batang konon sudah ada, jauh pada masa kerajaan Mataram.
Menurut versi yang disampaikan Pemkab Batang, melalui batangkab.go.id, Batang berasal dari kata = “Ngembat” dan “Watang” yang berarti mengangkat batang kayu.
Hal ini terkait peristiwa kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso, yang dianggap sebagai cikal bakal Batang.
Pada masa itu, yakni ketika Kerajaan Mataram mempersiapkan daerah-daerah pertanian.
Tujuannya adalah untuk mencukupi persediaan beras, bagi para prajurit yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia.
Saat itu Bahurekso mendapat tugas membuka hutan Roban untuk dijadikan daerah persawahan.
Namun tugas itu ternyata mendapat hambatan yang cukup banyak. Para penebang hutan, banyak yang sakit dan meninggal karena diganggu oleh jin, setan, peri prayangan, atau siluman-siluman penjaga Alas Roban, yang dipimpin Raja Dadungawuk.
Namun berkat kesaktian Bahurekso, raja siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut, walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut.
Demikianlah hutan Roban sebelah barat ditebang seluruhnya. Tugas kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu.
Tetapi pada pelaksanaan sisa pekerjaan inipun tidak luput dari gangguan, terutama dari raja siluman Uling bernama Kolo Dribikso.
Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan, yang sekarang bernama Sungai Kramat itu, selalu jebol karena dirusak oleh anak buah Raja Uling.
Bahurekso pun langsung turun tangan, dan menyerang semua anak buah Raja Uling yang bermarkas di kedung sungai itu.
Kedung itu kemudian diberi nama Kedung Sigowok, karena airnya menjadi merah kehitaman, akibat tercemar darah para anak buah Raja Uling.
Kata “Gowok” di sini kemungkinan mengacu pada buah buah gowok, yang memang berwarna ungu kemerahan, atau bisa pula dianggap merah kehitaman.
Raja Uling yang mengetahui anak buahnya binasa pun marah. Dengan pedang Swedang terhunus, dia menyerang dan berhasil mengalahkan Bahureksa.
Bahureksa pun mengatur siasat. Atas nasihat ayahandanya, Ki Ageng Cempaluk, Bahureksa disuruh merayu adik Raja Uling, bernama Dribusowati, seorang putri siluman yang cantik dan berdiam di Keputren Kerajaan Uling.
Rayuan Bahureksa berhasil hingga Dribusawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu dan menyerahkan kepada Bahureksa.
Berbekal pedang itulah, Bahureksa kemudian mengalahkan Raja Uling, dan gangguan para anak buahnya tak terjadi lagi.
Namun demikian hambatan-hambatan lain ternyata masih ada. Air bendungan itu tidak selalu lancar alirannya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti, Bahureksa mengetahui bahwa ada batang kayu (watang) besar yang melintang menghalangi aliran air.
Berpuluh puluh orang disuruh memindahkan kayu tersebut, namun tidak berhasil. Akhirnya Bahurekso turun tangan dan dengan kesaktiannya berhasil mengangkat kayu besar itu, setelah terlebih dulu memukulnya.
Bahkan dalam sekali pukul (embat), patahlah batang (watang) kayu itu.
Orang-orang kemudian menyebut peristiwa itu sebagai ngembat watang, yang kemudian menjadi Mbatang atau Batang.
Dengan mengacu pada legenda tersebut, diperkirakan persiapan dan penyerangan Mataram ke Batavia itu, terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, yakni tahun 1613 sampai 1628, atau terjadi 397 hingga 410 tahun lampau.
Nama Batang juga pernah dituliskan oleh Kusnin Asa, ke Majalah Karya Dharma Praja Mukti.
Dia menyebutkan bahwa Batang telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit, sebagai suatu kota pelabuhan.
Menurut dia, nama Batang, berasal dari kata “bata” dan “an”. “Bata” berarti batu, dan “an” berarti satu atau pertama.
Menurut Suhadi BS, dalam naskah pengantar lambang daerah Batang, menyebutkan, nama Batang telah dikenal sejak orang-orang Tionghoa, yang banyak berguru agama Buddha ke Sriwijaya.
Pendapat itu mengacu pada Sapta Parwa karya Mohamad Yamin, dengan berita Tionghoa yang dia kutip lengkap beserta fragmen petanya.
Batang ini dikenal dengan nama Batan, sebagai kota pelabuhan, pada zaman yang sama dengan Pemaleng (Pemalang) dan Tema (Demak).
Pemerintahan
Menurut sejarah pemerintahan, Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan Kabupaten.
Periode I diawali zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajahan asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935.
Adapun periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang.
Sejak dihapuskan status kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan.
Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang.
Ide pertama lahir dari Mohari, yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah di bawah pimpinan H Ridwan. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922).
Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang.
Dalam kepanitiaan ini, duduk dari kalangan badan legislatif serta pemuka masyarakat yang berpengaruh saat itu.
Susunan panitianya terdiri atas RM Mandojo Dewono (Direktur SGB Batang) sebagai Ketua serta R Abutalkah dan R Soedijono (anggota DPRDS Kabupaten Pekalongan) sebagai Wakil Ketua.
Panitia juga dilengkapi dengan dua anggota yaitu R Soenarjo (anggota DPRDS yang juga Kepala Desa Kauman) dan Rachmat (anggota DPRDS).
Tahun 1953, Panitia menyampaikan Surat Permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno, pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan.
Pada 1955, Panitia mengutus delegasi ke Pemerintah Pusat, yang terdiri atas RM Mandojo Dewono, R Abutalkah, dan Sutarto (dari DPRDS).
Pada 1957, dikirim dua delegasi lagi. Delegasi I, terdiri atas M. Anwar Nasution (wakil ketua DPRDS), R Abutalkah, dan Rachmat (Ketua DPRD Peralihan). Sedangkan delegasi II dipercayakan kepada Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan), R.Abutalkah, serta M.Anwar Nasution.
Tahun 1962, mengirimkan utusan sekali. Utusan tersebut dipercayakan kepada M. Soenarjo (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga Wedana Batang) sebagai ketua, sebagai pelapor ditetapkan Soedibjo (anggota DPRD), serta dibantu oleh anggota yaitu H. Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah.
Tahun 1964, dikirim empat delegasi. Delegasi I, ketuanya dipercayakan R. Abutalkah, sedang pelapor adalah Achmad Rochaby (anggota DPRD). Delegasi ini dilengkapi lima orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo.
Delegasi II, susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I tersebut, sebelum menyampaikan tuntutan rakyat Batang seperti pada delegasi-delegasi terdahulu, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta diawali penyampaian tuntutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
Delegasi III, yang juga susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I dan II kembali mengambil langkah menyampaikan tuntutan rakyat Batang langsung kepada Mendagri.
Sedang Delegasi IV mengalami perubahan susunan keanggotaan. Dalam delegasi ini sebagai ketua R. Abutalkah, sebagai wakil ketua Rachmat, sedangkan sebagai pelapor adalah Ratam Moehardjo, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II serta dilengkapi anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo.
Tahun 1965, diutus delegasi terakhir. Sebagai ketua R. Abutalkah, wakil ketua Rachmat, sekretaris I Achmad Rochaby, sekretaris II R. Moechjidi, pelapor Ratam Moehardjo serta dilengkapi dua orang anggota yaitu M. Soenarjo dan Soedibjo. Delegasi terakhir atau kesepuluh itu, memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965.
Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.
Upacara yang berlangsung khidmat dari jam 08.00 s/d 11.00 itu, ditandai antara lain dengan Pernyataan Pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, pelantikan R. Sadi Poerwopranoto sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Batang, serah terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Pejabat Bupati KDH Batang, serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah. (HS-08)