HALO KLATEN – Bupati Klaten, Sri Mulyani meminta jajarannya untuk fokus pada penanganan kemiskinan dan pengangguran terbuka. Hal itu karena pada 2021, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di wilayah itu.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Klaten tahun 2023, Rabu (16/3/2022), di Grha Buntalan, Klaten Tengah.
“Walaupun dari empat indikator Kabupaten Klaten baik, hanya 1 indikator yang menjadi catatan bersama, yaitu angka kemiskinan yang mengalami kenaikan,” kata Bupati, seperti dirilis Klatenkab.go.id.
Menurut data pada Pemkab, angka kemiskinan di Klaten pada 2021 mencapai 13,49 persen, dibandingkan yang tercatat di 2020 yaitu 12,89 persen, atau naik 0,6 persen. Angka tersebut menjadi catatan tersendiri dalam Musrenbang 2023.
Menurut Sri Mulyani, angka tersebut perlu dibedah lagi agar realita kemiskinan di lapangan benar-benar diketahui. Hal ini akan menjadi penentu arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten di tahun selanjutnya.
“Ada kenaikan ini mari kita bedah, bersama dengan PJ Sekda, DPRD, dan OPD terkait akan melakukan pembahasan khusus bersama BPS Klaten, bagaimana membedah angka kemiskinan di Kabupaten Klaten ini seperti apa, faktanya bagaimana, sehingga kita akan menemukan realita di lapangan itu seperti apa,” kata dia.
Sri Mulyani juga meminta agar indikator kemiskinan dicermati, sehingga dapat dibuat kebijakan sesuai kebutuhan.
“Selain itu dari indikator angka kemiskinan, apa saja yang menentukan atau diukur sehingga warga dinyatakan miskin/tidak miskin. Sehingga nanti di anggaran perubahan dan tahun anggaran selanjutnya dalam menentukan program kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang harus kita laksanakan,” kata dia.
Secara umum, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Masukkan tersebut akan menjadi catatan dan penyesuaikan program pembangunan di Kabupaten Klaten selanjutnya.
PJ Sekda Klaten, Jajang Prihono mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten melebihi angka di provinsi maupun nasional. Hal ini merupakan tren positif setelah dilanda pandemic Covid-19 lebih dari setahun.
“Bahwasanya di sebagian besar angka (indeks pertumbuhan pembangunan), angka kita lebih besar dibandingkan provinsi maupun nasional. Namun menjadi kontradiktif manakala melihat angka kemiskinan,” katanya.
Ia menyampaikan hal ini menjadi bahan diskusi jajaran Pemkab Klaten dan DPRD Klaten mengapa terjadi ketimpangan; di satu sisi pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sementara angka kemiskinan turut naik. Bahkan angka pengangguran terbuka terhitung rendah seiring pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
“Ini yang perlu kita cari benang merahnya. Apakah ada kesalahan data atau perlu adanya penentuan indikator kemiskinan. Kalau benar angkanya, maka perlu adanya intervensi terkait dengan penanganan kemiskinan,” ujarnya.
Terkait dengan angka pengangguran terbuka, meski di Klaten cukup rendah namun di program pembangunan 2023, masalah tersebut turut menjadi prioritas. Diharapkan penanganan yang lebih serius mampu menurunkan pengangguran terbuka di Kabupaten Klaten. (HS-08)
