in

Musrenbang 2024, Bupati Purbalingga Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Pokok hingga Penguatan Pemdes

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, di Pendopo Dipokusumo, Kamis (30/3/23). (Foto : purbalinggakab.go.id).

 

HALO PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, memprioritaskan enam bidang pembangunan yang akan dilakukan pada 2024, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat hingga penguatan pemerintahan desa (Pemdes).

Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Musrenbang yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga itu, berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Kamis (30/3/23).

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, dalam pernyataannya, menjelaskan tujuan diadakannnya Musrenbang RKPD, adalah untuk menampung usulan-usulan masyarakat dan stakeholder terkait.

“Sehingga nantinya diharapkan proses penyusunan RKPD tahun 2024 bisa lebih sempurna lagi karena mengakomodasi masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait,” kata dia, seperti dirilis purbalinggakab.go.id.

Dalam paparannya, Bupati menjelaskan ada 6 prioritas pembangunan tahun 2024.

Masing-masing prioritas tersebut, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Adapun prioritas kedua, adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, ketiga peningkatan kualitas manusia, keempat pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, kelima peningkatan pelayanan publik, dan keenam penguatan desa.

Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, dalam sambutannya menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD.

Beberapa di antaranya adalah perencanaan pembangunan harus memperhatikan masalah kemiskinan, IPM, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, kondisi infrastruktur, dan antisipasi bencana alam.

“Pokok-pokok kebijakan tersebut agar dapat diperhatikan dalam musrenbang kali ini. Di samping itu perlu memperhatikan prioritas kebijakan perencanaan pembangunan, yang betul-betul pro rakyat. Artinya program yang diusulkan, akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat,” katanya.

Sementara itu perwakilan Forum disabilitas, Herwindo meminta untuk didirikan sekolah kejar paket bagi disabilitas di Purbalingga.

Selain itu perusahaan di Purbalingga, agar lebih banyak mengakomodasi penyandang disabilitas. (HS-08)

Enam Tuan Rumah Siap Gelar Porprov 2023

Kementerian Sosial Salurkan Rp 170 Juta Bantuan Atensi di Batang