HALO SEMARANG – Merasa ada kecurangan dalam tahapan Musyawarah Kota Komite Nasional Pemuda Indonesia (Muskot KNPI) Kota Semarang di Grend Edge, Semarang, Jumat malam (29/11/2019), beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) menandatangani mosi tak percaya hasil Musda KNPI Kota Semarang. Mosi tidak percaya ini nantinya akan dikirim ke KNPI Provinsi maupun KNPI pusat, untuk meninjau kembali hasil Musda.
Koordinator penandatanganan mosi tak percaya hasil Musda KNPI Kota Semarang, Yuli Kristanto mengatakan, langkah ini diambil karena ada beberapa OKP yang merasa ada kecurangan dalam proses Musda. Di antaranya ada upaya mempersulit beberapa OKP untuk ikut dalam pelaksanaan Musda, dugaan pemalsuan mandat, serta ada dugaan intimidasi kepada perwakilan OKP.
“Kami sedang mengumpulkan tanda tangan mosi tidak percaya. Data kami ada 54 OKP dan organisasi lainnya yang siap menandangani mosi tak percaya ini. Di antaranya Pemuda Pesisir Kota Semarang, Taruna Merah Putih (TMP), Banteng Muda Indonesia (BMI), Ansor dan lain-lain. Kami melihat proses Musda tidak sesuai dengan azaz keadilan. Bahkan ada dugaan upaya pengkondisian untuk memenangkan salah satu calon, dan menyingkirkan calon lainnya,” kata ketua Pemuda Pesisir Kota Semarang itu, Sabtu (30/11/2019).
Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Kota Semarang, Yosi Yonardo menambahkan, sebenarnya pihaknya ingin proses Musda berjalan kondusif, dengan memperhatikan semangat fair play. Namun nyatanya ada dugaan kecurangan, yang membuat beberapa OKP merasa dirugikan.
“Proses Musda ini kami anggap tidak fair. Misal ada salah satu OKP wakil ketua diperbolehkan masuk, sementara ketuanya malah di luar dan tak boleh ikut Musda. Padahal mandat resmi yang memegang ketua. Proses dan hasil Musda ini kami anggap tidak syah,” katanya.
Ditambahkan, sebagai bentuk protes, pihaknya beserta beberapa OKP memutuskan untuk menarik surat mandat yang memang harus disertakan dalam Musda. Selanjutnya menandatangani mosi tak percaya hasil Musda KNPI Kota Semarang 2019.
Sementara ketua KNPI Kota Semarang sebelumnya, Choirul Awaludin melihat tidak ada hal kecurangan atau maksud lain untuk mendukung salah satu calon seperti yang dirasakan beberapa pihak. Tahapan Musda dinilai telah sesuai dengan ADART organisasi. Undangan menurutnya juga sudah didistribusikan dengan baik dan benar. Dalam undangan juga sudah dijelaskan soal aturan terkait mandat yang jadi persoalan.
“Ada beberapa pihak yang tak membawa mandat tapi memaksa masuk. Ada juga doble kepengurusan yang membuat ada ketegangan ketika menentukan siapa yang berhak mengikuti Musda. Atas persoalan itu, pihak panitia sudah berusaha untuk mempertemukan pihak yang bermasalah untuk musyawarah dan rembukan. Tapi memang tidak ada titik temu,” katanya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada intimidasi atau kecurangan panitia untuk memuluskan satu calon seperti yang dipersoalkan beberapa pihak.
“Yang terjadi hanyalah emosi sesaat atas ketidak puasan karena banyak mandat yang ganda. Kami sudah melakukan cara terbaik bagi peserta. Namun Musda tetap kami jalankan karena dianggap sudah kuorum dan sesuai ADART organisasi,” katanya.
Sebagai informasi, dalam Muskot KNPI Kota Semarang yang digelar di Grend Edge, Semarang, Jumat, (29/11/2019), Aditya Pratomo akhirnya terpilih jadi Ketua KNPI Kota Semarang secara aklamasi.
Proses Musda yang sempat memanas itu, juga memicu aksi walk out beberapa OKP yang merasa dipersulit untuk mengikuti proses pemilihan. Namun pihak panitia penyelenggara akhirnya tetap melanjutkan tahapan Musda dengan memilih ketua KNPI Kota Semarang baru untuk periode 2019-2022.(HS)