HALO SEMARANG – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar menjadikan bencana di Aceh dan Sumatera, sebagai pelajaran berharga terkait pembukaan lahan sawit di Papua.
Dia meminta agar wacana penanaman kelapa sawit di Papua, tidak dilihat semata sebagai solusi energi, tetapi harus diuji secara serius dari aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan.
“Pengalaman bencana di Aceh dan Sumatera harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar Johan.
Ia menegaskan, Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Oleh sebab itu, menurut Johan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di wilayah lain.
“Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya.
Sehingga jika tujuan dari penanaman sawit itu untuk BBM atau energi, maka pemerintah harus memastikan tidak ada pembukaan hutan primer, tidak masuk kawasan gambut, dan tidak mengulang kesalahan lama yang terjadi di Sumatra.
“Jangan sampai kebijakan energi justru melahirkan bencana ekologis baru,” tegasnya.
Johan Rosihan juga mendorong pemerintah untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka, sebelum merealisasikan rencana besar pembangunan energi di Papua.
Ia juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap perizinan lahan serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dikelola masyarakat setempat.
Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dari luar daerah sekaligus menekan harga energi agar lebih terjangkau.
Prabowo juga menekankan pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi bagi wilayah terpencil di Papua, seperti tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil.
Selain energi terbarukan, Prabowo turut mendorong pengembangan tanaman penghasil bahan bakar di Papua, seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Menurutnya, langkah tersebut dapat mendukung target swasembada energi nasional dalam lima tahun ke depan. (HS-08)
