HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Langkah itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, judi online, dan sekaligus memperluas akses keuangan formal.
Upaya tersebut disampaikan dalam Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Gubernur mengatakan, percepatan akses keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi.
Menurut dia, pelaku usaha, khususnya UMKM, membutuhkan akses pembiayaan yang lebih luas dan aman untuk mengembangkan usahanya.
“UMKM di tempat-tempat tersebut memerlukan akses kredit yang lebih besar, khususnya kredit mikro,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menambahkan, tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks. Selain masih adanya keraguan masyarakat terhadap layanan keuangan formal, perkembangan teknologi juga membuat akses terhadap pinjaman ilegal dan judi online semakin mudah.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno usai kegiatan.
Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu dilakukan lebih masif hingga tingkat desa, agar masyarakat memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi regulasi.
“OJK sudah menggandeng teman-teman Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mengedukasi lebih masif lagi sampai ke pelosok-pelosok desa,” ujarnya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan, TPAKD 2026 akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.
Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh positif 2,32 persen, sementara kredit UMKM mencapai Rp206,54 triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho menegaskan, dukungannya terhadap penguatan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan BI-FAST.
“Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, berbagai program TPAKD di Jawa Tengah menunjukkan hasil positif.
Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
Program Ayo Jateng Menabung mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan simpanan Rp1,8 triliun.
Sementara itu, program Kredit Melawan Rentenir memiliki outstanding Rp1,45 triliun yang menjangkau lebih dari 75 ribu debitur, sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur. (HS-08)
