HALO SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan di provinsi ini dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir. Meski capaian pendataan telah mencapai 81 persen, pemerintah daerah menilai masih diperlukan kerja keras untuk menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama perusahaan besar dan kawasan perkotaan.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8/2026).
“Kita kolaborasikan lagi, kita pahami para pengusaha, masyarakat, termasuk penghuni apartemen. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh agar pendataan ini bisa segera dituntaskan,” ujar Taj Yasin.
Menurutnya, Pemprov Jawa Tengah akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan kembali perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pendataan dalam sisa waktu sekitar tiga pekan.
Ia mencontohkan keberhasilan pendataan di kawasan industri Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencapai 100 persen. Model koordinasi di dua daerah tersebut, kata dia, akan menjadi acuan bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala.
“Kita petakan kembali perusahaan dan kawasan industri yang belum tercapai agar dalam sisa waktu tiga minggu ini Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa dituntaskan,” tegasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang membutuhkan percepatan pendataan karena memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Jawa Tengah. Hingga saat ini, realisasi pendataannya baru mencapai sekitar 71 persen. Sebaliknya, Kabupaten Banjarnegara mencatat capaian tertinggi dengan sekitar 92 persen.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai berperan besar dalam mempercepat pelaksanaan sensus.
“Alhamdulillah, progres pendataan sektor ekonomi di Jawa Tengah sangat baik. Sudah mencapai 81 persen dari total target. Ini bukan capaian yang mudah karena jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah mencapai lebih dari 4,5 juta,” katanya.
Meski demikian, Sonny mengungkapkan masih terdapat tantangan besar pada pendataan kelompok usaha skala besar, yang hingga kini baru mencapai sekitar 40 persen.
“Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen karena data tersebut sangat menentukan potret ekonomi Indonesia secara utuh,” ujarnya.
Menurut Sonny, kendala utama bukan berasal dari pelaku usaha kecil, melainkan perusahaan besar yang memerlukan proses koordinasi internal sebelum memberikan data.
“Untuk perusahaan besar, data yang diminta meliputi kondisi keuangan, ketenagakerjaan hingga penjualan. Karena itu prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, apalagi banyak perusahaan yang harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat,” jelasnya.
Selain perusahaan besar, penghuni apartemen juga menjadi tantangan tersendiri karena mobilitas mereka yang tinggi membuat petugas sensus sulit melakukan pendataan secara langsung.
Untuk mengejar target nasional, BPS tidak hanya mengandalkan petugas lapangan, tetapi juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat senior BPS guna melakukan pendekatan langsung kepada perusahaan-perusahaan besar.
Sonny kembali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan perpajakan. Seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan statistik resmi.
“Hasil sensus ini akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha, skala usaha, sektor formal maupun informal, hingga karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.(HS)
