HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan tidak ada praktik titip-menitip dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.
Ia memastikan setiap pejabat yang ditempatkan telah melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme, serta hasil asesmen.
Penegasan itu disampaikan Luthfi saat melantik dan mengambil sumpah/janji 22 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 21 September 2026.
Menurut Luthfi, pelantikan tersebut dilakukan antara lain untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong setelah pejabat sebelumnya pensiun maupun tidak lagi menduduki posisi tersebut.
Pengisian jabatan, kata dia, dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Prosesnya mencakup asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi.
“Tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dalam pengisian jabatan itu melalui jasa titip-titip. Semuanya harus sesuai dengan manajemen talenta,” tegas Luthfi.
Ia menambahkan, seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan telah mendapatkan persetujuan serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sesuai ketentuan yang berlaku.
Luthfi menyebut masih ada sejumlah jabatan lain di lingkungan Pemprov Jateng yang belum terisi. Pengisian jabatan tersebut akan dilanjutkan melalui tahapan internal Pemprov Jateng sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga mengingatkan para pejabat yang dilantik bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), kata dia, terikat oleh norma, etika, dan hukum. Karena itu, amanah jabatan harus dibuktikan melalui profesionalisme dan kinerja.
“Apa pun jabatannya itu amanah. Kalau itu tidak amanah, maka tidak akan berkah baik diri sendiri maupun keluarga,” ujarnya.
Selain profesionalisme, Luthfi meminta para pejabat mempertahankan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, roda pemerintahan tidak dapat berjalan jika masing-masing perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri.
“ASN ibarat suatu gerbong pemerintah. Gerbong pemerintah ini menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan. Tahap demi tahap pembangunan terus berjalan dan berlanjut,” katanya.
Dalam pelantikan tersebut, enam pejabat pimpinan tinggi pratama resmi menduduki jabatan baru.
Mereka yakni Uswatun Hasanah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Endro Hudiyono sebagai Inspektur Provinsi Jawa Tengah; Ary Widiyantoro sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Andi Suryanto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
Kemudian Linda Widiastuti Ariningrum sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Joko Mulyono sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa.
Selain enam pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, turut dilantik empat pejabat administrator, dua pejabat pengawas, serta 10 pejabat fungsional.(HS)
