HALO CILACAP – Pj Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar, mendorong jajarannya agar bekerja lebih keras, untuk mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Cilacap.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar, dalam konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2024, di aula Diklat Praja, Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Rabu (4/1/2023).
Dalam kesempatan itu, dia mengemukakan penilaian bahwa jajarannya masih belum menunjukkan kinerja optimal.
Padahal Kabupaten Cilacap sangat membutuhkan percepatan pembangunan, untuk mengatasi berbagai persoalan.
Yunita pun mengemukakah tiga persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan, yakni inovasi, kemiskinan, dan kasus stunting.
“Inovasi itu bukan hanya menyelesaikan masalah satu demi satu. Tapi ibarat sekali tepuk kena tiga. Selama ini OPD masih menjalankan business as usual. Jadi biasa-biasa saja,” kata Yunita, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
Oleh karena itu, Yunita mendorong setiap OPD, untuk merumuskan suatu inovasi, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Inovasi ini harus tertuang dalam rencana kerja, yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan OPD jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap.
Terkait kemiskinan, menurut Yunita, juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemkab Cilacap.
Terlebih dari 269 desa, masih ada 73 desa yang masuk kategori miskin. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap, merilis angka kemiskinan di Cilacap turun dari tahun sebelumnya.
Apabila pada 2021 angkanya sebesar 11,67% atau sekitar 201.710 jiwa, jumlahnya turun menjadi 11,02% atau sekitar 190.600 jiwa di akhir tahun 2022.
“Memang kita harus tahu yang disebut miskin itu apa. Tetapi ada indikator yang bila dikompilasikan, ada angka-angka yang menyebutkan bahwa itu miskin,” tambahnya.
Terkait stunting, Yunita menilai butuh inovasi besar, agar jumlah kasusnya dapat ditekan menjadi 14% pada 2024.
Sebab saat ini prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap masih berada pada kisaran 17,19%.
“Ini memang membutuhkan penanganan mendasar, agar prevalensi stunting dapat menurun,” tegasnya.
Persoalan lain yang tak kalah penting, yakni penanganan inflasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Terkait penanganan infrastruktur, Yunita mengakui anggaran daerah tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.
Di sisi lain bantuan Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan untuk penanganan jalan nasional.
“Untuk jalan kabupaten bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada 2023 kita tidak dapat. Untuk 2024, mari kita berjuang bersama, tapi dengan database yang benar terkait tingkat kerusakannya, dan titik mana saja,” kata dia. (HS-08)
