HALO SEMARANG – Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan kuota internet gratis bagi siswa dinilai belum menjawab permasalahan pendidikan di tengah pandemi. Khususnya terkait sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal ini disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, seperti dalam rilis resmi yang diterima halosemarang.id, Selasa (1/9/2020).
Menurutnya, saat ini banyak siswa sekolah yang memang belum memiliki, atau belum diberikan akses untuk menggunakan ponsel pintar oleh orang tuanya. Selain itu ketiadaan akses internet di sejumlah daerah, juga masih menjadi permasalahan tersendiri.
Bambang Soesatyo mendorong Kemendikbud untuk melakukan survei ke setiap daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah, untuk mendata setiap kebutuhan sekolah dalam rangka pelaksanaan sistem PJJ.
Langkah itu perlu dilakukan, agar pemberian kuota internet dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa.
“Selain itu juga memberikan dukungan bagi sekolah, khususnya sekolah yang berada di daerah pelosok atau iltilahnya 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar-red), dengan memperhatikan anak didik maupun tenaga pengajar yang tidak memiliki gawai maupun akses internet. Sehingga tidak terjadi disparitas dalam pelayanan pendidikan,” ujarnya dalam siaran pers itu.
Bambang Soesatyo juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi tepat bagi sistem pembelajaran di daerah tertinggal.
“Kemendikbud bisa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memberikan bantuan pengadaan barang untuk sekolah, yakni gawai dan membangun infrastruktur telekomunikasi. Sehingga kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut tetap terlaksana. Sebab bantuan kuota internet hanya bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal yang baik,” paparnya.
Di sisi lain, dirinya juga berharap pemerintah untuk mengoptimalkan metode luar jaringan (luring). Karena, jika metode daring masih memiliki banyak kendala, seperti keterbatasan jaringan dan keterbatasan kepemilikan ponsel, sistem luring diharapkan jadi solusi.
“Pemerintah tetap memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sistem PJJ selama masa pandemi. Sehingga diharapkan memberikan harapan siswa dapat mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.(HS)