HALO BATANG – Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Aisyiyah Batang, meminta Pemerintah Pusat meninjau kembali kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH), atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2023, yang dinilai terlalu tinggi.
Menurut Ketua KBIHU Aisyiyah Batang, Hj Kaifiyah, banyak calon jamaah haji serta KBIHU menyayangkan kenaikan ONH hingga Rp 69 juta itu.
Banyak alasan dikemukakan, mulai dari dana yang minim, hingga persiapan waktu yang terlalu mepet untuk mengumpulkan biaya tambahan.
“Banyak calon haji yang terkejut dan sedih karena kenaikannya terlalu drastis,” kata Kaifiyah, Selasa (14/2/2023).
Calon haji dari bimbingan KBIHU Aisyiyah mengharapkan agar para anggota dewan dapat mempertimbangkan kembali tentang wacana tersebut.
“Semoga beliau yang duduk di Senayan lebih memihak pada rakyat,” harapnya.
Menengok pelunasan biaya pada tahun-tahun sebelumnya, calon haji cukup menyiapkan dana antara Rp10 juta – Rp15 juta. Namun wacana pelunasan biaya haji hingga lebih dari Rp 40 juta, dirasa memberatkan jamaah.
Ia menegaskan, KBIHU hanya bertugas memberikan bimbingan manasik.
“Sebagian ada yang tetap bersemangat mengikuti agenda manasik dan lainnya, tapi ada pula yang merasa bimbang, akhirnya tidak ikut bimbingan,” ujar dia.
Jamaah yang terdaftar program bimbingan yang termuda berusia 33 tahun dan paling tua 70 tahun.
“Kalau pun memang naik, ya jangan terlalu tinggi, mungkin Rp 20 juta masih bisa terjangkau. Sebab calon haji kami mayoritas pedagang, tiap rupiah yang didapat mereka tabung, supaya bisa beribadah ke Tanah Suci,” kata dia.
Untuk diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023), mengusulkan agar BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909.
Dari angka Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Adapun sisanya dibayarkan dari nilai manfaat dana haji.
Menurut Yaqut, peningkatan biaya haji 2023 ini diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan.
Para calon haji yang belum bisa berangkat pun, memiliki hak yang sama untuk memperoleh nilai manfaat dana haji.
Sementara itu, DPR RI dan Kemenag, berencana hari ini akan mengumumkan besaran BPIH.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kemarin mengatakan pengumuman biaya haji akan disepakati dalam rapat kerja antara Komisi VIII dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pada Rabu (15/2/2023) hari ini.
Yandri menjelaskan penundaan pengumuman lantaran Panitia Kerja (Panja) biaya haji Komisi VIII DPR masih banyak melakukan pembahasan soal komponen biaya haji.
Sebelumnya, pembahasan tentang besaran BPIH 2023 itu berlangsung alot, karena antara DPR RI dan Kemenag, tak kunjung menemui kesepakatan.
Wakil Ketua Komisi VIII, sekaligus Ketua Panja tentang haji, Marwan Dasopang, Selasa (14/2/2023) juga memberikan penjelasan mengenai kesepakatan final dengan Kemenag.
“Kami di Panja Komisi VIII tentang haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah terkait dengan besaran item-item yang muncul dari pembiayaan haji kita,” kata dia.
Marwan mengatakan ada beberapa item yang dinilai masih bisa diturunkan dalam biaya haji 2023, di antaranya akomodasi hotel, catering dan masyair di Arab Saudi.
“Kami beri ruang pemerintah lakukan negosiasi (lagi) terkait itu di Arab Saudi,” kata dia
Meski begitu, Marwan mengatakan Komisi VIII dan pemerintah telah ada titik temu terkait besaran BPIH.
Ia mengatakan Komisi VIII sudah mengurangi total BPIH yang kini di angka Rp 90,2 juta.
Kemudian besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibebankan per jemaah sudah dikurangi sampai angka Rp 49 juta, dari usulan awal Kemenag Rp 69 juta.
“Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp 90,2 juta. Kemudian, BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp 69 juta, kita sudah sampai di angka Rp 49 juta,” kata politikus PKB tersebut. (HS-08)
