HALO JEPARA – Kabupaten Jepara memperoleh bantuan tahap pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan kawasan budi daya rumput laut di Karimunjawa.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan, bantuan tersebut mencakup pengembangan kawasan budi daya seluas 47 hektare yang berada di kawasan konservasi Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNK).
“Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahap pertama ini 47 hektare. Masuk wilayah konservasi BTNK,” ujar Witiarso, baru-baru ini, seperti dirilis jepara.go.id.
Dia memperkirakan, pengerjaan dapat segera dimulai, agar bisa selesai dalam sebulan.
“Itu berupa lahan produksi rumput laut kurang lebih ada 45 hektare, kemudian sisanya kebun bibit,” kata dia.
Kebun bibit tersebut nantinya tidak hanya menyediakan benih berkualitas, tetapi juga akan mendapat pendampingan berkelanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar hasil budidaya masyarakat semakin baik.
Tak hanya itu, para pembudi daya juga akan menerima dukungan sarana produksi berupa lima unit perahu panen serta perahu khusus untuk perawatan area budi daya.
Program tersebut, kata Witiarso, baru merupakan tahap awal. Pemerintah Pusat telah menyiapkan pengembangan lanjutan dengan cakupan yang jauh lebih luas.
“Yang tahap kedua kurang lebih hampir 190 hektare. Anggarannya sudah siap. Tinggal menunggu tanda tangan Balai Taman Nasional. Nanti dikasih fasilitas benih, kemudian alat menanam, kemudian alat untuk panen. Mudah-mudahan tahun ini selesai,” katanya.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kawasan budi daya rumput laut di Karimunjawa akan berkembang hingga lebih dari 200 hektare. Nilai bantuan yang dikucurkan Pemerintah Pusat pun mencapai sekitar Rp9 miliar.
Menurut Bupati, program ini akan memberi manfaat langsung bagi sekitar 10 hingga 11 kelompok pembudi daya rumput laut, yang seluruhnya berada di Karimunjawa.
“Efeknya sangat bagus. Kelompoknya kurang lebih ada 10 sampai 11 kelompok yang mendapatkan bantuan rumput laut. Semua di Karimunjawa,” ujarnya.
Menurut dia, melihat besarnya dukungan Pemerintah Pusat, muncul harapan agar Jepara kelak menjadi salah satu sentra produksi rumput laut nasional. Namun Witiarso memilih bersikap realistis.
Pasalnya, kawasan budi daya berada di wilayah konservasi yang pengelolaannya melibatkan Balai Taman Nasional Karimunjawa sehingga seluruh pengembangan harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Harapan kami seperti itu. Karena ini wilayahnya menyangkut wilayah lembaga lain yaitu BTN, jadi saya sangat berhati-hati. Ketika nanti benturan sama BTN, regulasinya agak ketat. Sehingga memang kami nggak berani terlalu muluk-muluk seperti itu,” katanya.
Meski demikian, peluang pengembangannya masih terbuka lebar. Salah satu kebutuhan yang masih harus dipenuhi adalah fasilitas penjemuran agar kualitas rumput laut hasil panen semakin meningkat.
“Tadi Pak Direktur menyampaikan yang di sini itu belum cukup alat penjemurnya. Jadi tahun depan itu akan diagendakan untuk alat jemur sehingga jemurnya nggak terlalu tebal, sehingga kualitasnya lebih bagus,” jelas Witiarso.
Saat ini, Desa Kemujan dinilai memiliki potensi terbesar sebagai kawasan budi daya rumput laut.
Sementara untuk wilayah Bondo, pemerintah daerah telah mengusulkan bantuan, meski proses verifikasi sebelumnya belum dapat diselesaikan tepat waktu.
“Di Bondo kemarin kita sudah kasih. Tahun ini verifikasinya terlambat. Mungkin kita ajukan tahun ini atau tahun depan,” ujarnya.
Bagi masyarakat Karimunjawa, budi daya rumput laut bukanlah hal baru. Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak sekitar tahun 1990.
Karena itu, ketika pertama kali berkunjung ke Karimunjawa, salah satu aspirasi yang diterima Bupati justru berkaitan dengan pengembangan komoditas tersebut.
“Sudah jalan dari tahun 1990 sampai sekarang. Ketika saya pertama kunjungan ke sana, yang diminta adalah rumput laut. Dan Pemerintah Pusat juga sangat fokus terhadap rumput laut. Ini sudah kita perjuangkan dan dapat sekitar Rp9 sekian miliar untuk 200-an hektare,” kata Witiarso. (HS-08)
