HALO SEMARANG – Lebih dari satu pekan ini warga RW 7 di Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, terpaksa harus pasrah karena jembatan yang dibangun secara swadaya oleh warga ikut hanyut imbas banjir yang terjadi pada Kamis (15/1/2026) lalu. Sehingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu dan kondisinya masih terisolir karena satu-satunya akses warga di wilayah tersebut.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, bahwa dampak banjir kemarin akibat curah hujan tinggi membuat tiga wilayah yakni Mangkang Wetan dan Mangunharjo di Tugu dan Wonosari di Ngaliyan terkena imbas cukup parah. Karena tingginya genangan air banjir sampai sekitar satu meter lebih, dan merendam ratusan rumah warga.
“Dan banjir kali ini memang lebih parah dari sebelumnya, karena selain merendam rumah warga juga jembatan penghubung beberapa wilayah, di RW 7 ikut hilang diterjang arus deras sungai Bringin. Jadi kondisi warga sampai saat ini masih terisolir, dan jika ingin menyeberang hanya bisa memakai perahu dan harus membayar Rp 2.000 setiap kali akan lewat,” ujarnya, Jumat (23/1/2026).
“Kasihan warga masih terisolir, tiap kali mau ada kegiatan harus menyeberang merogoh kantong Rp 2.000, dan mau balik lagi juga harus bayar Rp 2.000. Kalau ibu-ibu, anak anak mau sekolah repot. Berapa sih sangunya (uang saku). Kan kasihan tidak mampu. Jadi kami minta pemerintah kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan yang sangat penting dan diharapkan warga,” lanjutnya.
Dewan mendorong agar perbaikan jembatan yang hanyut, segera diperbaiki. “Mungkin diberikan jembatan darurat dulu untuk sementara waktu, agar mobilisasi warga tidak tersisolir lagi,” katanya.
Menurut Pilus, sapaan akrabnya, perbaikan akses warga, menjadi kewenangan pemerintah kota Semarang dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Perkembangannya kemarin BBWS mulai akan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Semarang, kami dengar sudah ada koordinasi dari DPU, dari BBWS juga sudah merespon untuk segera realisasikan. Tinggal tanggapan dari Pemkot Semarang yang disampaikan, yang menguatkan bahwa jembatan memang harus segera dibangun,” paparnya.
Mengingat pembangunan jembatan tersebut mendesak, sempat ada warga yang usul untuk membangun darurat secara swadaya.
“Namun kan ini beresiko tinggi, apalagi kalau daruratnya dari bambu, karena memang warga tidak tahan lagi karena lama tersisolir, agar aksesnya diperbaiki daripada bayar terus,” jelasnya.
“Saya sudah sampaikan satu sisi wajib ada berupa akses, namun resiko curah hujan masih tinggi, jangan sampai dipancang di tengah sungai akan menjadi sia- sia, dikhawatirkan bisa roboh lagi,” imbuh Pilus.
Selain itu, dampak banjir ini akan terus berulang setiap musim hujan tiba di wilayah tersebut jika normalisasi Sungai Plumbon tak dilakukan.
“Jadi kami mendorong BBWS untuk menormalisasi sungai Plumbon yang setiap kali hujan deras membuat sungai meluap. Sebenarnya untuk tahapan pembebasan lahan warga sudah hampir rampung, tinggal beberapa bidang lahan yang memang masih sedikit masalah terkait proses administrasi karena berhubungan dengan hak waris. Tapi secara umum sudah berjalan lancar, tinggal pembangunan,” kata Pilus.
Namun persoalannya muncul, setelah ditanyakan ke pusat (PUPR), ternyata informasinya kalau normalisasi sungai Plumbon ini sudah tidak menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Ini kan kami khawatir kalau akan molor lagi, padahal warga terdampak di sekitar sungai setiap kali hujan selalu merasa was- was dengan kondisi yang ada. Untuk itu, kami terus mendorong baik ke Pemkot, Pemprov dan BBWS bisa segera melakukan normalisasi sungai Plumbon sehingga warga tidak terkena dampak banjir lagi,” pungkas Pilus. (HS-06)
