HALO SEMARANG – Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengungkapkan keprihatinannya, terkait kebijakan diskon tiket pesawat menjelang mudik Lebaran.
Dia menilai kebijakan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat, terutama yang akan mudik menggunakan moda transportasi tersebut.
Hal itu disampaikan Yanuar Arif Wibowo, saat hadir sebagai Narasumber Dialektika Demokrasi, di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, adalah sebuah tradisi, bahwa masyarakat mempersiapkan perjalanan mudik, jauh-jauh hari menjelang Lebaran, dengan membeli tiket pesawat, kereta api, hingga tiket jalan tol.
Maka dari itu, Pemerintah seharusnya juga memitigasi kebijakan diskon tarif pesawat mudik, jauh-jauh hari agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal.
“Kebiasaan masyarakat kita prepare untuk mudik Lebaran itu, udah jauh-jauh hari baik tiket kereta, tiket pesawat, sehingga banyak juga masyarakat yang sudah membeli tiket tapi tidak mendapat fasilitas (diskon),” kata Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut.
Ia menyayangkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sering melakukan mitigasi kegiatan mudik nasional terlalu mepet.
Hal itu menambah kebingungan bagi masyarakat, yang sedang mempersiapkan perjalanan.
Selain itu, Yanuar saat wawancara usai acara menegaskan Komisi V DPR akan memanggil para pihak maskapai untuk mengkonfirmasi diskon tiket penerbangan Lebaran 2025.
Mengingat, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini telah mengungkapkan Pemerintah telah menyiapkan subsidi diskon tiket hingga mencapai sebesar Rp 286 miliar.
“Kita agak terheran, belum dikonfirmasi, kita akan dalami itu rilis Menteri keuangan. Itu menyiapkan Rp 286 miliar untuk subsidi diskon tiket untuk diskon tiket Lebaran,” tandas Yanuar.
Dia mengaku merasa aneh, jika masih adanya harga tiket Lebaran 2025 yang harganya sama saja dan tidak terlihat adanya diskon yang pasti dari tiap maskapai.
Padahal, Pemerintah sudah memberikan subsidi tiket pesawat. “Kalau pemerintah menyiapkan Rp286 miliar diskon untuk tiket Lebaran tapi kemudian harga tiket lebaran sama dengan sebelumnya. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dibutuhkan? jangan-jangan kalau kita dalami ini terjadi korupsi lagi di situ,” kata Yanuar.
Lebih lanjut, Yanuar menekankan tiap maskapai penerbangan harus mau memberikan transparansinya terkait pemberian tiket pesawat.
Kalau bisa, ditampilkan rincian harga tiket pesawat sebelum masa mudik Lebaran 2025 dengan hari-hari normal.
“Sebenarnya berapa sih harganya mereka ini, yang kemarin kita minta ke Menteri Perhubungan gitu ya. Berapa sebenarnya harga tiket itu? publish dong sehingga orang bisa menghitung diskonnya itu dari mana,” kata Yanuar.
Turut hadir dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai dan Pengelola Jalan Tol” tersebut secara daring dan luring di antaranya Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, Pengamat Prof. Didik J. Rachbin, Praktisi Media Eko Cahyono dan Moderator Anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen Akmal Tri Jaya FM. (HS-08)
