HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mematangkan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Pada tahap awal, program tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng.
Program yang direncanakan diluncurkan pada akhir November 2026 itu tidak sekadar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah. Pemprov Jateng juga melihatnya sebagai peluang untuk menggerakkan industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal di berbagai daerah.
Pembahasan program tersebut dilakukan dalam rapat bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di ruang kerjanya, Rabu (7/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Luthfi meminta agar pelaksanaan gentengisasi disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, serta skema pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar program dapat berjalan tanpa membebani pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmy mengatakan, peningkatan kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya.
Peluang pasar bagi produsen genteng lokal juga dinilai cukup besar. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, misalnya, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.
Sementara untuk Program Bedah Rumah 2026, kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.
Potensi tersebut menjadi salah satu dasar Pemprov Jateng untuk memperkuat kapasitas produsen lokal. Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat yang tersebar di delapan kabupaten.
Daerah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.
Tak hanya mengejar jumlah produksi, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan kualitas produk melalui pengujian mutu, pendampingan Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga peningkatan kapasitas produksi.
Untuk 21 IKM tersebut, kebutuhan biaya pengujian mutu diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Sementara kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta.
Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu dan sertifikasi mencapai Rp241,08 juta. Bank Jateng telah menyatakan dukungan terhadap pembiayaan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, mengatakan program gentengisasi juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.
“Tentu saja kita pemerintah daerah dan seluruh elemen sektoral akan mendukung program Pak Presiden tentang Gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah,” katanya.
Pada tahap awal, penggunaan genteng lokal akan diarahkan untuk proyek bedah rumah yang dilaksanakan pemerintah. Namun, Pemprov Jateng juga tengah menjajaki perluasan penggunaan genteng lokal pada proyek perumahan komersial.
“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” ujarnya.
Dengan rencana tersebut, program gentengisasi diharapkan tidak berhenti sebagai gerakan penyediaan material untuk rumah warga. Program ini juga diarahkan menjadi pasar baru bagi IKM genteng sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal, mulai dari produsen, jasa angkutan, hingga toko bahan bangunan.
Program Genteng Jawa Tengah sendiri ditargetkan diluncurkan pada akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta keping genteng.(HS)
