HALO JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN). Salah satu wujud nyata sinergi tersebut adalah melalui program beasiswa cost sharing bagi ASN yang bergerak di bidang perencanaan pembangunan.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, sebanyak 10 pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil lolos seleksi dan berhak melanjutkan pendidikan jenjang S2 maupun S3 di sejumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Ke-10 ASN tersebut akan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Airlangga (Unair) pada berbagai disiplin ilmu strategis yang mendukung perencanaan pembangunan.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan, program beasiswa cost sharing merupakan inisiatif baru Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN di tengah keterbatasan anggaran.
“Program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ASN di Jawa Tengah. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, skema cost sharing menjadi solusi karena biaya pendidikan atau SPP ditanggung Bappenas, sedangkan biaya hidup ditanggung melalui APBD masing-masing daerah,” ujar Dhoni usai mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam penandatanganan kesepakatan bersama program beasiswa cost sharing di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, peningkatan kapasitas ASN merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat sistem merit yang selama ini telah diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Dhoni menegaskan, Gubernur Ahmad Luthfi berkomitmen memastikan para penerima beasiswa nantinya kembali mengabdi sesuai bidang keilmuan yang ditempuh sehingga ilmu yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Gubernur Ahmad Luthfi memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem merit. Para penerima beasiswa akan ditempatkan kembali sesuai kompetensi yang diperoleh agar mampu mendukung visi pembangunan Jawa Tengah sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Salah seorang penerima beasiswa asal Jawa Tengah, Bhakti Damar Jati, menyambut baik program tersebut. PNS yang bertugas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah itu menilai beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi pemerintah dalam mencetak ASN yang lebih profesional.
“Semoga setelah menyelesaikan pendidikan kami dapat mengabdikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.
Pada 2026, Kementerian PPN/Bappenas menyalurkan berbagai skema beasiswa bagi ASN. Tercatat terdapat 49 penerima beasiswa internal, 56 penerima beasiswa afirmasi jenjang S2, 35 penerima beasiswa cost sharing, serta sejumlah penerima beasiswa untuk melanjutkan studi di Australia dan Singapura.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah maupun negara.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten.
“Sumber daya alam boleh melimpah, tetapi jika sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang memadai, maka potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan yang berkualitas selalu diawali dengan pendidikan yang baik. Karena itu, peningkatan kapasitas para perencana pembangunan menjadi investasi penting untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Tampaknya merencanakan itu mudah, tetapi menyusun perencanaan yang baik tidaklah mudah. Bappenas memiliki pengalaman dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Pengetahuan itu ingin kami bagikan kepada daerah-daerah agar mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan masing-masing,” tuturnya.
Melalui program beasiswa cost sharing ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap semakin banyak ASN yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya semakin berkualitas, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.(HS)
