HALO BATANG – Pemerintah akan melakukan pengerukan sedimen atau endapan lumpur di alur pelayaran di Pelabuhan Batang, termasuk di tempat berlabuh kapal-kapal nelayan.
Langkah tersebut diambil, karena mobilitas kapal kerap terhambat karena tingginya sedimen di tempat itu.
Rencana itu diungkapkan Wakil Bupati Batang Suyono, dalam acara Musyawarah Cabang (Muscab), yang digelar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, di Pelabuhan Batang, Kabupaten Batang, Senin (13/4/2026).
“Kelancaran akses, termasuk lalu lintas kapal, menjadi bagian penting dalam menunjang kesejahteraan nelayan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan yang lokasinya direncanakan sekitar dua kilometer ke arah selatan sebagai prioritas layanan bagi nelayan,” katta dia, seperti dirilis batangkab.go.id.
Lebih lanjut dikatakan sedimentasi alur pelayaran tersebut sebenarnya merupakan persoalan lama, yang seolah menjadi “penyakit menahun” bagi nelayan Batang. Sedimentasi yang kian menebal membuat kapal-kapal sulit bersandar dan melaut.
Menurut Suyono, pemerintah daerah juga menawarkan solusi kreatif untuk mengatasinya.
Bukan sekadar mengembalikan kedalaman, material hasil pengerukan pun nantinya tidak akan dibuang, melainkan dikelola kembali untuk kepentingan infrastruktur nelayan itu sendiri.
“Pendangkalan ini akan kita tangani dengan normalisasi sedimentasi. Materialnya nanti bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pembuatan tanggul dari tanah hasil sedimentasi,” tegasnya.
Sementara itu terkait muscab, kegiatan tersebut bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan sebagai wadah pencarian solusi atas masalah para nelayan.
Selain itu HNSI bukan sekadar organisasi, melainkan garda terdepan yang memegang kunci kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ketua DPC HNSI Batang Teguh Tarmujo, melihat Muscab lima tahunan ini sebagai momentum evaluasi besar-besaran.
Ia tidak menampik bahwa kondisi di lapangan, terutama terkait tambat labuh, masih memerlukan pembenahan serius.
“Momentum Muscab ini kami harapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, swasta, dan organisasi nelayan dalam mengurai persoalan-persoalan yang selama ini terjadi, seperti sedimentasi, alur pelayaran, hingga penataan tambat labuh yang masih semrawut,” ujar dia.
Dengan berakhirnya Muscab ini, diharapkan kemelut alur pelayaran akan segera terurai, membawa nelayan Batang menuju kesejahteraan yang lebih pasti. (HS-08)
