HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meninjau langsung lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Rabu (18/2/2026).
Huntara tersebut akan dibangun di atas lahan bengkok milik Pemerintah Desa Capar. Semula, lahan yang disiapkan mencapai 121.820 meter persegi. Namun, berdasarkan rekomendasi teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, area yang dinyatakan aman untuk dimanfaatkan hanya seluas 42.720 meter persegi.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Affi Triato, melaporkan bahwa pembangunan huntara dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 15 Maret 2026.
“Lahan tersebut direncanakan dapat digunakan untuk sekitar 500 unit huntara tipe 24/36 dari total kurang lebih 900 rumah yang terdampak bencana,” ujar Affi.
Berdasarkan data pada papan proyek, huntara akan dibangun sebanyak 456 unit yang tersebar dalam 38 blok hunian. Setiap blok terdiri atas dua hingga lima unit bangunan modular.
Affi menjelaskan, pembangunan huntara mengusung konsep Modular Lite, yakni sistem konstruksi prefabrikasi inovatif yang lebih ringan, ringkas, dan praktis. Metode ini memungkinkan pemasangan bangunan berlangsung cepat tanpa memerlukan alat berat.
Selain unit hunian, berbagai prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) juga disiapkan. Di antaranya jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, penerangan jalan umum (PJU), serta fasilitas sosial berupa masjid atau musala.
“Saat ini pembangunan masih pada tahap perataan lahan. Target kami, seluruh unit sudah siap huni sebelum Lebaran,” kata Affi.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa huntara tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai tempat tinggal darurat, melainkan harus benar-benar layak dan manusiawi agar mampu mengurangi beban psikologis warga.
“Saya ingin fasilitas umum di huntara ini dibuat detail dan manusiawi. Kalau perlu, bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga mesin cuci bersama, supaya warga tidak semakin terbebani,” tegasnya.
Menurut Luthfi, warga yang telah kehilangan rumah tidak boleh kembali menghadapi kesulitan baru akibat fasilitas hunian sementara yang minim.
“Jangan sampai mereka sudah kehilangan rumah, lalu ditempatkan di hunian sementara dengan banyak kekurangan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pendataan calon penghuni huntara dilakukan secara cermat, terutama bagi keluarga rentan seperti perempuan kepala keluarga atau keluarga yang ditinggal merantau.
“Kita harus memilah keluarga yang benar-benar rentan. Saat pemindahan dari pengungsian ke huntara, datanya harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan sosial,” katanya.
Selain percepatan pembangunan huntara, Luthfi mendorong agar perencanaan hunian tetap (huntap) segera disusun. Menurutnya, masa transisi tidak boleh berlangsung terlalu lama.
“Segera siapkan rencana hunian tetap. Prinsipnya, huntap harus membuat warga mandiri, bukan sekadar memindahkan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian tetap ke depan harus mempertimbangkan mata pencaharian serta kondisi sosial ekonomi warga agar pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Sebagai informasi, bencana tanah gerak yang terjadi di wilayah tersebut pada 2 Februari 2026 mengakibatkan sekitar 900 rumah terdampak. Ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi, dan pembangunan huntara disiapkan sebagai solusi transisi sebelum realisasi hunian tetap.(HS)
