HALO TEMANGGUNG – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu mendorong negara mengambil peran lebih kuat, dalam melindungi sekaligus mempromosikan produk pertanian dalam negeri.
Menurutnya, keberpihakan tersebut diperlukan agar komoditas yang mampu diproduksi petani Indonesia, termasuk tembakau dan bawang putih, tidak justru terdesak produk impor.
“Kita tentunya sama-sama tidak menghendaki impor tembakau dan tidak menghendaki impor bawang putih. Apa yang bisa kita produksi di negara kita? Ya kita produksi saja,” kata Adian, dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI, terkait Kesejahteraan Petani Tembakau dan Bawang Putih di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, belum lama ini.
Menurutnya, sektor pertembakauan memiliki mata rantai ekonomi yang luas dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang.
Karena itu, dia menilai DPR perlu mencermati kembali berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, distribusi, hingga impor, agar pelaksanaannya tidak mengabaikan keberlangsungan petani dalam negeri.
Lebih jauh, Adian menilai perlindungan terhadap produksi nasional juga perlu dibarengi upaya memperkuat promosi produk Indonesia.
Negara, termasuk melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, menurutnya dapat mengambil peran lebih aktif, dalam mengenalkan keunggulan komoditas nasional, termasuk rokok kepada pasar internasional.
“Negara harus benar-benar mengambil perannya untuk menjadi marketing dari produk-produk kita, termasuk tembakau, termasuk rokok, termasuk seluruh sumber kekayaan alam kita,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Ia menilai kemampuan negara lain mempromosikan produknya dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia.
Keunggulan tembakau maupun bawang putih lokal perlu lebih gencar diperkenalkan, sehingga kebijakan perdagangan tidak hanya membuka ruang bagi produk luar, tetapi juga memperkuat posisi produk petani Indonesia.
Berpihak pada Petani
Pendapat senada disampaikan Anggota BAM DPR RI Siti Mukaromah. Dia menegaskan perlu kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk petani tembakau dan bawang putih.
Kebijakan lintas sektor, mulai dari pertanian, perdagangan hingga industri, dinilai perlu berjalan selaras agar komoditas unggulan daerah mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
“Jadi memang perjuangannya kita adalah bagaimana kebijakan negara ini justru berpihak kepada para petani. Termasuk urusan tembakau ataupun bawang putih,” kata anggota BAM DPR RI, Siti Mukaromah.
Siti turut menyoroti persoalan impor bawang putih yang disampaikan petani. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor perlu menjadi perhatian karena Temanggung memiliki potensi produksi bawang putih yang besar dan pernah menjadi bagian penting dari kejayaan komoditas tersebut.
“Pembahasan tentang bawang putih dan juga tentang tembakau ini memang sudah cukup panjang, termasuk bagaimana bawang putih, konsep impor yang begitu luar biasa ini adalah bagian dari yang sangat merugikan kepada masyarakat,” ujarnya
Selain kebijakan impor, Siti menilai pemerintah perlu hadir ketika harga komoditas jatuh pada musim panen.
Salah satu langkah yang dapat diperkuat adalah pengembangan industri pengolahan dan diversifikasi produk agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas dalam bentuk mentah.
Ia mencontohkan hasil pertanian yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan sehingga memiliki nilai tambah dan memperpanjang masa pemanfaatannya. Pendekatan serupa dinilai dapat dikembangkan terhadap komoditas unggulan Temanggung.
“Di sinilah juga butuh daya kreativitas yang terkomunikasikan dengan berbagai pihak. Termasuk mungkin di sini pemerintah daerah dan juga mungkin kepada DPR RI atau DPRD provinsi melalui dapilnya masing-masing,” jelasnya.
Siti menilai tembakau dan bawang putih merupakan kekuatan ekonomi Temanggung, yang perlu didukung melalui kebijakan pertanian, perdagangan, dan pengembangan industri secara terintegrasi.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai tambah produk sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Menurutnya, persoalan petani berkaitan dengan kewenangan berbagai kementerian/lembaga sehingga membutuhkan komunikasi dan sinkronisasi kebijakan yang kuat.
Ia mencontohkan kebijakan perdagangan, industri, dan pertanian yang saling berkaitan, tetapi pembahasannya di DPR pada periode ini berada pada komisi berbeda. (HS-08)
