HALO JEPARA – Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara, Ratib Zaini memperkirakan menjelang Pemilu 2024, suasana politik di masyarakat sedikit memanas. Akan ada gesekan antarpendukung peserta pemilu, termasuk dari partai politik.
Hal itu diungkapkan Ratib Zaini, ketika mewakili Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, menghadiri silaturahmi bersama pimpinan partai politik beserta relawan pendukung.
Acara yang merupakan bagian dari upaya Pemkab Jepara, untuk mewujudkan kondusifitas wilayah menjelang Pemilu mendatang itu, digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jepara, di Cafe D Anglo, Selasa (28/11/23).
Lebih lanjut Ratib Zaini mengatakan, walaupun ada peningkatan suhu politik, namun dengan upaya berbagai pihak, diharapkan Pemilu 2024 berjalan aman dan kondusif.
“Semoga nanti terwujud koordinasi dan kerja sama baik antarlembaga dalam penanganan tindak pidana Pemilu, sehingga ikhtiar kita dalam kegiatan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Ratib, seperti dirilis jepara.go.id.
Ratib Zaini menambahkan, pada tahun 2019 masyarakat Jepara sudah 83% yang ikut berpatisipasi dalam memberikan hak suaranya. Dia berharap tahun mendatang lebih meningkat dari sebelumnya.
“Jangan lupa untuk mengunakan hak anda. Pilihlah pemimpin yang baik diantara yang baik untuk menjadikan Indonesia maju, tetap jaga kondusifitas pemilu tahun 2024,” tambahnya.
Sementara itu Kasdim 0719/Jepara Mayor Arm. Syarifudin Widianto mengatakan, semua pihak diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memperbanyak imbauan dan ajakan untuk melaksanakan pemilu damai.
Selain itu juga bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi, meneguhkan komitmen bersama untuk menjaga kondusifitas wilayah, sehingga tercipta Pemilu yang aman dan tertib di Kabupaten Jepara.
“Diharapkan gelaran Pemilu serentak ini, masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan berorientasi pada keberlangsungan kemajuan bangsa,” Kata Syarifudin.
Hadir dalam acara itu, Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Lukita Sudi Asmara, Kemenag, KPU, Bawaslu, Perwakilan Partai Politik serta relawan pendukung Presiden dan Wakil Presiden.(HS-08)
