HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menegaskan akan terus berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat dan mengawasi pengelolaan APBD Kota Semarang. Supaya anggaran daerah tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, bahwa dewan akan terus berpihak kepada masyarakat. Menjadi wadah penyampaian masukan dari masyarakat.
“Semangat kami sama agar kebijakan yang dibuat pemerintah dan APBD dialokasikan untuk pro masyarakat. Karena kepala daerah juga dipilih oleh masyarakat, jadi harus sesuai dengan keinginan masyarakat,” ujarnya, saat ditemui usai acara Talk Show DPRD Kota Semarang, Rabu (17/9/2025).
“Menurut kami penggunaan APBD harus menyentuh langsung warga, dan ada program yang sesuai atau diharapkan masyarakat. Kami akan terus soroti itu dan tentunya juga lakukan evaluasi,” imbuhnya.
Pilus, sapaan akrabnya, juga mengimbau agar masyarakat memberikan masukan, kritikan, dan saran kepada wakil rakyat untuk berbenah.
“Kami terbuka untuk menerima segala suara dari warga. Jangan sampai justru mendiamkan diri, justru akan bermasalah kedepannya nanti. Kami membuka kanal-kanal dan ruang untuk bertemu. Saya yakin jika sudah dilakukan pasti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sampaikan suara ke kami, kami buka ruang, itu adalah kunci,” paparnya.
Menurut Pilus, penggunaan APBD tahun 2025 ini sudah dirasakan langsung mayarakat. Seperti untuk program bantuan operasional tiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun, dan pelayanan publik serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
“Supaya masyarakat terbantu dan bisa dirasakan manfaatnya. Meski masih ada kekurangan dan kelemahannya, ini hal yang wajar karena program baru, namun kalau bisa juga jangan sampai menyulitkan di tataran bawah,” jelasnya.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, M Luthfi Eko Nugroho menambahkan, total APBD tahun 2025 Kota Semarang sebesar Rp 6,4 triliun. Yang digunakan untuk program pelayanan publik dan alokasi operasional di antaranya seperti belanja pegawai, operasional BRT, rumah pompa dan pendidikan.
“Kota Semarang dalam pengalokasian anggaran sudah disusun dari bawah sebelum diputuskan dengan melibatkan masyarakat. Melalui proses Musrembang, sampai disahkan oleh dewan,” katanya.
Sementara, Akademisi /Pengamat Ekonomi Undip, FX Sugianto mengatakan, pemerintah masih perlu meningkatkan pelayanan yang terkait masalah pengelolaan sampah, kesehatan dan sektor layanan pendidikan swasta.
“Hal ini yang masih perlu diberikan perhatian lebih dari pemerintah,” katanya.
Menurut dia, porsi alokasi untuk belanja pegawai juga baiknya diimbangi dengan pembangunan untuk pelayanan publik.
“Seperti pembenahan pasar tradisional dan layanan transportasi BRT, agar kondisi pasar jadi lebih nyaman dan menyenangkan untuk belanja, serta kemudahan akses transportasi hingga wilayah pinggiran,” jelasnya. (HS-06)
