HALO SEMARANG – DPRD Jawa Tengah mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng untuk berkoordinasi dengan pihak terkait tentang teknis pelaksanaan program bantuan kuota gratis bagi siswa, mahasiswa, guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sukirman meminta Disdikbud Jateng proaktif dalam program kuota internet gratis ini.
Menurutnya, Disdikbud Jateng harus segera berkomunikasi, berkoordinasi, tentang teknis pelaksanaan program tersebut sehingga tidak terlambat dengan provinsi lain.
“DPRD Jateng akan mengawal agar program itu bisa terealisasi secepat mungkin,” ujarnya dalam Dialog Parlemen dengan tema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’ di Studio BerlianTV Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020).
Bantuan kuota internet gratis rencananya akan disalurkan selama 4 bulan (September-Desember 2020). Untuk kalangan siswa mendapat 35 GB/bulan, kalangan guru mendapat 42 GB/bulan, kalangan mahasiswa mendapat 50 GB/bulan, dan kalangan dosen akan mendapat 50 GB/bulan.
“Informasi sementara saya dapatkan, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 8,9 triliun dari optimalisasi anggaran Kemendikbud dan dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2020. Dari total Rp 8,9 triliun tersebut, sebanyak Rp 7,2 triliun akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan dan Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar,” kata politikus PKB itu.
Menurutnya, jika penyaluran kuota internet gratis diberikan secara bergelombang, maka sebaiknya mendahulukan kelompok siswa dan mahasiswa yang miskin.
Agar tepat sasaran, Sukirman menambahkan, bisa dilakukan pengecekan dengan membuka data siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan membuka data mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.
“Di sisi lain, kami mengapresiasi program Gubernur Jateng yang sudah mengalokasikan kuota internet gratis dari dana BOS (biaya operasional sekolah). Kebijakan Pak Ganjar agar sekolah tidak dulu memikirkan perbaikan infrastruktur sekolah. Misal ada gedung rusak, kemudian dialokasikan lebih dahulu untuk pengadaan bantuan kuota internet gratis dari dana BOS,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Disdikbud Provinsi Jateng Padmaningrum menyatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi secara resmi dan detail tentang pelaksanaan terkait program bantuan kuota internet gratis kepada siswa dari Kemendikbud.
Meski demikian, pihaknya tetap aktif mencari informasi soal program bantuan quota gratis bagi siswa.
“Sekarang ini, bantuan kuota gratis internet yang sudah jalan dari dana BOS. Karena memang diperbolehkan dana BOS dialokasikan untuk kuota internet. Kami mohon maaf kalau memang jumlahnya belum banyak,” ujarnya.(HS)