in

Dongeng Politik Semarang 2025: Dari Harimau Hilang sampai Birokrasi yang Tersesat di Medsos

Gambar ilustrasi AI.

BELAKANGAN ada hal menarik yang terjadi di Kota Semarang. Semarang Zoo, yang biasnya muncul di beranda Instagram dengan aksi hewan-hewan lucu, beberapa hari terakhir ini malah jadi ladang pertempuran digital.

Akun-akun buzzer, media lokal, dan warga biasa tiba-tiba ramai membahas kondisi kebun binatang yang katanya ada harimau yang hilang, dari 10 kini tinggal 4.

Padahal, data pengunjung awal 2025 saja sudah tembus 9.000 orang di hari pertama tahun baru, dan koleksi satwa juga bertambah. Tapi entah kenapa, narasi negatifnya lebih kencang.

Sebelumnya, isu juga bergulir ke PDAM Tirta Moedal. Air yang seharusnya mengalir deras seperti Kali Semarang saat hujan deras ke jaringan rumah tangga, malah jadi sasaran tembak.

Di medsos, hashtag #PDAMRusakSemarang meledak, lengkap dengan foto air yang keruh dan meme warga antre galon. Ironisnya, PDAM ini baru saja rayakan HUT ke-114 dengan undian hadiah untuk pelanggan tertib bayar. Tapi, serangan digitalnya terasa terkoordinasi, seperti skenario film thriller di mana air jadi metafor kekeringan kekuasaan.

Beralih ke Rumah Sakit Wongso Negoro atau RSWN, tempat yang seharusnya jadi benteng kesehatan, malah jadi panggung demo. November ini, pekerja konstruksi mogok tuntut upah dari proyek gedung rawat inap tahap tiga. Pemkot Semarang bilang itu urusan internal kontraktor swasta, bukan manajemen RS.

Tapi di media sosial, ceritanya bergeser: “Manajemen RS korup, proyek mangkrak!”

Lengkap dengan foto spanduk demo dan tudingan aliran dana ke pejabat. Akun-akun lokal ikut ramai, seolah ada sutradara tak kasat mata yang pegang remote play. Mengarahakan “serangan” ke mana, termasuk datanya.

Dan jangan lupa Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang tugasnya jaga kebersihan Kota Semarang agar tak bau amis seperti pasar ikan. Desember kemarin, dinas ini dikritik habis-habisan karena masih beroperasinya beberapa tempat pembuangan sampah ilegal. Ada lagi isu sampah masih numpuk dan telat diambil, air tercemar mikroplastik, dan truk sampah viral bermasalah di medsos.

Di media sosial DLH sendiri, postingan pilah sampah justru dapat like sepi, sementara komentar negatif di banyak unggahan tentang kritik kinerja DLH, panjangnya seperti aliran sungai Banjir Kanal Timur.

Padahal, dinas ini rajin tanam pohon dan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan untuk atasi banjir. Tapi, narasi negatif seperti angin kencang yang sengaja dihembuskan, bikin daun-daun birokrasi bergoyang.

Apa yang menyatukan keempat isu ini? Bukan kebetulan, tapi pola yang rapi seperti tata letak pedagang Pasar Johar setelah dibangun. Medsos jadi panggung utama: buzzer, media online lokal amplifikasi, dan warga biasa ikut komentar tanpa verifikasi. Bahkan memaki.

Media lokal kemudian ikut mendalami persoalan.

Hasilnya? Legitimasi bagi perombakan birokrasi. Pencopotan pejabat di PDAM sudah terjadi, RSUD Wongso Negoro butuh audit manajemen, Semarang Zoo perlu wajah-wajah baru, dan DLH di bawah tekanan evaluasi kinerja.

Seperti permainan kursi musikal di pesta ulang tahun: musik berhenti, satu orang kehilangan kursi. Di Semarang, kursinya adalah jabatan.

Namun pola ini terbaca seperti taktik cerdas. Ciptakan musuh buatan, unggah masalah, lalu jadi pahlawan yang selamatkan keadaan.

Atau setidaknya, membuat kegaduhan untuk jadi tontonan yang mampu menyedot perhatian, sementara tangan-tangan lain bekerja di tempat lain.

Tamengnya? “Ini demi rakyat.”

Musuhnya? Pejabat lama yang katanya tak kompeten.

Isu-isu ini seakan cluster persoalan di medsos, mengarah ke satu pesan: pemerintah perlu rombak total pada objek bidikan, namun butuh legitimasi untuk jadi triger. Pertanyaannya, siapa yang akan dirombak, siapa yang siap menggantikan, siapa yang sebenarnya mendesain konstruksi isu ini.

Kenapa pihak yang jadi sorotan sebagian disinyalir merupakan simpul-simpul yang dianggap memiliki “dosa masa lalu”, karena merupakan orang-orang yang “ditata” pimpinan sebelumnya. Dan saat ini, belum bisa “ditundukkan”.

Fenomena ini bukan sekadar cerita lama. Di banyak daerah, termasuk di Kota Semarang, kita sering lihat bagaimana program satu era dibongkar habis-habisan oleh era berikutnya, seolah warisan pendahulu adalah sampah yang harus dibakar.

Tapi kali ini, metodenya lain, ada legitimasi. Ada dukungan nitizen. Ada pola yang identik. Dan untuk tugas ini, peran nitizen dan musuh buatan memerankan perannya. Menyiapkan isu, sekali lagi untuk legitimasi.

Rapi benar.

Siapa yang “menggerakkan” isu itu? Siapa operator di balik akun-akun anonim yang datanya lengkap? Dan think tank mana yang desain skenario ini. Mungkin kelompok elit di balik layar, yang kursinya aman karena tak pernah terlihat.

Di Semarang hari ini, apa yang terlihat di media sosial belum tentu nyata, bisa jadi hanya pertunjukan yang sengaja ditampilkan. Ada konten kreatornya.

Pada akhirnya, di tengah ribut-ribut harimau hilang, air keruh, proyek mangkrak, dan sampah yang katanya numpuk seperti utang negara, mungkin kita hanya perlu mengingat satu hal sederhana: di Semarang, realitas bisa lebih lentur daripada mi ayam di warung belakang Balai Kota.

Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul isu baru, entah “kura-kura kabur dari Semarang Zoo” atau “truk sampah mendadak glowing”, jangan kaget.

Bisa jadi bukan masalahnya yang tambah besar, tapi produksinya yang makin niat. Dan seperti biasa, kita sebagai penonton hanya diminta tepuk tangan, atau minimal tidak merusak naskah yang sudah disiapkan sutradara.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)

Warga Wonotingal Berharap PT Naga Baladika Kembali Beroperasi

Hadapi Nataru, Wali Kota Salatiga Bentuk Satgas dan Perkuat Koordinasi Pengamanan