HALO SEMARANG – Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi sistem perekrutan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ditegaskan anggota Komisi VI DPR RI, Juliari Peter Batubara, saat melaksnakan Reses ke RW V Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Kamis (14/8/2019).
Pernyataan itu menanggapi terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Direksi di perusahaan tersebut.
Juliari Batubara mengatakan, ke depan Direksi BUMN harus benar-benar memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas, karena memang tidak mudah menolak berbagai tawaran uang yang datang.
“Tentu kita butuh direksi yang punya integritas, memang tidak mudah di empat tahun terakhir proyek yang dikerjakan BUMN sangat banyak. Sangat massif tentunya godaan menerima uang itu tidak mudah ditepis juga,” kata Juliari.
“Sistem rekrutmen diperhatikan, mereka yangbditempatkan di sana harus bener-banar orang yang sudah sangat punya rekam jejak yang baik, diperketat persyaratannya,” sambungnya.
Dikatakan, pemerintah harus pula mengevaluasi pemberian proyek kepada BUMN dengan melihat kapasitasnya, khususnya yang bergerak di jasa konstruksi. Pihak swasta menurutnya juga perlu dilibatkan agar berimbang antara BUMN dan swasta.
Pihaknya melihat, sejauh ini BUMN terlalu banyak menggarap sejumlah proyek, berbanding dengan swasta yang hanya menjadi vendor-vendor ataupun sub kontraktor dari BUMN.
“Kami lihat sekarang sangat tidak sebanding, BUMN dapat proyek luar biasa, sementara swasta hanya menjadi vendor atau sub kontraktor dari BUMN. Alokasi proyek oleh BUMN ini bisa dikurangi dan diberikan ke swasta agar berimbang,” tandasnya.(HS)