HALO SEMARANG – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyetujui dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), beberapa waktu lalu. Permen Nomor 46 tahun 2023 tersebut bertujuan sebagai payung hukum guna memberikan perlindungan kekerasan kepada siswa di sekolah. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, Rabu (30/8/2023).
Menurut Anang, pihaknya mendukung upaya pemerintah melalui permen pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. “Agar anak didik di bangku sekolah terhindar dari kekerasan berupa verbal maupun non verbal. Karena hal ini akan berdampak traumatis pada anak,” terangnya.
“Kami berharap kekerasan di lingkungan satuan pendidikan memang harus hilang. Karena dampaknya luas terhadap generasi penerus bangsa,” sambung Anang.
Pihaknya juga telah mengeluarkan Perda Kota layak anak. Di dalamnya mengatur dan untuk perlindungan hak-hak anak di Kota Semarang. “Memang Permen ini menekankan pada pencegahan dan penanganan di satuan pendidikan, dan Kota Semarang juga harus mengikuti Permen itu agar lebih efektif serta menguatkan lagi dalam upaya pencegahan kekerasan,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Permen yang diluncurkan Mendikbudristek untuk membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang masih terjadi mencakup kekerasan dalam bentuk daring, psikis, dan lainnya dengan berperspektif pada korban. bahkan sampai pemberian sanksi mulai teringan dan terberat kepada pelaku baik dilakukan oleh siswa maupun pendidik diatur dalam Permen. Sehingga nantinya siswa sebagai korban akan mendapatkan perlindungan dengan baik.(HS)
