HALO SEMARANG – Polri mengerahkan 1.464 personel gabungan terdiri atas unsur polisi, tentara, dan Pemprov DKI, untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis (6/11/25).
Adapun buruh mengajukan berbagai tuntutan, termasuk menaikkan standar upah buruh.
“Pelayanan Unras di DPR 1.464,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, terkait unjuk rasa di DPR hari ini.
Ia menegaskan, semua petugas tidak dibekali senjata api demi menjaga suasana kondusif dan mengedepankan pendekatan humanis.
Menurutnya, setiap senyum dan sikap hormat dari aparat adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara aman, ramah, dan berdaulat.
“Pengamanan ini bagian dari tugas negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kehadiran kita bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjaga kehormatan bangsa,” kata Kombes Pol Susatyo, seperti dirilis tribratanews.polri.go.id.
Dia juga mengimbau agar orator agar tidak memprovokasi massa lainnya.
“Kami imbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa lainnya. Tetap tertib, jangan membakar ban, dan jangan merusak fasilitas umum. Sampaikan aspirasi dengan sejuk dan damai,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan polisi akan mengutamakan pelayanan humanis.
Hal ini dilakukan agar peserta dapat menyampaikan pendapat secara nyaman dan tertib.
Budi Hermanto juga mengatakan bahwa Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara. Tugas kami memastikan hak tersebut dapat dilakukan dengan aman dan tertib,” ujarnya, Kamis (6/11/25).
Ia pun mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga situasi yang damai dan saling menghormati.
Aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang.
“Mari sampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tetap menjaga situasi yang kondusif ini bersama,” jelasnya.
Susatyo menegaskan unjuk rasa merupakan hak warga negara. Namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib, sementara rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional melihat kondisi di lapangan.
“Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Warga yang akan melintas di sekitar gedung DPR sebaiknya mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan,” kata dia.
Tuntutan
Sementara itu massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini menyampaikan aspirasi, meminta pemerintah menaikkan standar upah.
Dalam kegiatann itu, massa membawa sejumlah mobil komando dilengkapi pengeras suara. Mereka memandu massa bergerak menuju titik aksi.
Sepanjang menuju lokasi aksi, orator di atas mobil komando terus meneriakkan tuntutan, agar pemerintah menaikkan standar upah bagi buruh, khususnya yang sudah berkeluarga.
“Kami menyuarakan hak-hak buruh perempuan, masih banyak anak buruh yang telantar dan putus sekolah karenak upah yang didapatkan belum layak,” kata orator.
Ketua Umum KASBI Sunarno, mengatakan terdapat sejumlah tuntutan yang diajukan kepada DPR dan pemerintah.
Masing-masing adalah menuntut pemerintah mensahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh; memberlakukan upah layak nasional dan menaikkan upah 2026 minimal 15 persen; menghapus sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitif, dan kemitraan palsu ojol; melindungi buruh perempuan, dan segera ratifikasi Konvensi ILO 190. Konvensi ini memuat hak dan kewajiban secara yang detail, bagi setiap pihak dalam tripartit yakni buruh, pengusaha, dan pemerintah, dalam rangka menghapus kekerasan dan pelecehan berbasis gender.
Selain itu buruh juga menuntut sediakan Day Care murah dan berkualitas, serta ruang laktasi; menjamin hak buruh perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan dan kesehatan; melindungi buruh migran dan pekerja perikanan serta ratifikasi Konvensi ILO 188.
Buruh juga menuntut menurunkan harga sembako, BBM, TDL, dan tarif tol; menghentikan represi dan kriminalisasi gerakan rakyat, serta bebaskan seluruh aktivis yang ditahan; serta menyoroti konflik di dunia internasional, termasuk antara Hamas dan Israel. (HS-08)
