HALO KEBUMEN – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, menghentikan bantuan operasional untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebagai buntut dari adanya dugaan pungutan liar, dalam program bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sembako yang disalurkan melalui e-warung.
Kebijakan tersebut diambil, karena pengawasan pelaksanaan program BPNT ini, merupakan tugas TKSK. Sebelumnya, Bupati telah menerima laporan, bahwa ada pungutan oleh suplier sebesar Rp 500 untuk per kilo beras, yang diambil para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Informasinya memang ada oknum yang mengambil keuntungan dari Program Bansos BPNT melalui para suplier, per kilo beras Rp 500. Nah ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu,” kata Bupati, usai acara di Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen, Sabtu (19/2).
Sebagai bentuk ketegasan, Bupati kemudian memutuskan untuk menghentikan bantuan oprasional Rp 1 juta per bulan untuk TKSK. Sebab, TKSK inilah yang diberi tanggung jawab, untuk mengawasi dan mendampingi program Bansos BPNT, namun kemudian ternyata banyak ditemukan masalah.
“Saya sudah memutuskan menghentikan bantuan oprasional Rp 1 juta per bulan untuk TKSK. Dulu sempat ada. Sekarang bantuan oprasional sudah tidak ada lagi,” tandas Bupati, seperti dirilis laman resmi Pemkab Kebumen.
Di wilayah itu, saat ini terdapat 26 TKSK, tersebar di 26 kecamatan. Jika bantuan oprasional diberikan Rp 1 juta, maka dalam satu bulan Pemda mengeluarkan uang Rp 26 juta.
“Kalau satu tahun, berarti Rp 312 juta. Ini kan lumayan besar, bisa diarahkan ke hal lain, yang lebih baik. Toh mereka semua juga sudah dapat gaji dari Kemensos,” terang Bupati.
Selain pendamping program Bansos BPNT, TKSK juga diberi tanggung jawab mengawasi dan mendampingi Program Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk masyarakat miskin.
Bupati mendengar informasi dari masyarakat, bantuan RTLH turut dipotong sebesar 30 persen. Kasusnya pun tengah berlanjut di Kepolisian.
“Ini sangat miris. Bantuan untuk RTLH pun dipotong 30 persen. Masyarakat akhirnya ada yang harus jual sapi, kambing, untuk menutupi kekurangan bangunan rumah yang harus direnovasi. Makanya karena kinerjanya buruk, bantuan oprasional atau tali asih itu saya hentikan,” terangnya.
Sebelumnya pada saat rapat koordinasi dengan Pendamping PKH di Pendopo Kabumian pada Kamis (17/2), Bupati sudah meminta informasi adanya beberapa kecurangan yang terjadi dalam program Bansos Sembako BPNT. Meski tidak diberi kewenangan pengawasan, namun pendamping PKH ada yang mengetahui beberapa kecurangan.
Misalnya adanya dugaan Pungli di e-warung yang disebut mengalir ke Forkompincam Kecamatan Alian, dan juga banyaknya temuan sembako yang yang tidak layak. Seperti beras berkutu, sayur busuk, dan juga buah busuk. Lalu banyaknya program bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Hal itu pun dibenarkan oleh pendamping PKH. (HS-08)
