in

Bank Jateng Gelar Evaluasi P2DD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Boyolali

Para narasumber tengah menyampaikan paparan dalam acara Evaluasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali

HALO BOYOLALI – Bank Jateng bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, menggelar acara Evaluasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Acara ini berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali beberapa waktu lalu, dihadiri oleh pejabat dari Bank Jateng, Plt Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah.

Acara ini melibatkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut, sebagai upaya untuk mengoptimalkan percepatan digitalisasi sampai di tingkat daerah.

Salah satu komitmen Bank Jateng dalam mendukung digitalisasi adalah penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI), yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan serta transparansi belanja pemerintah.

Imam Hanafi, Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Komersial Bank Jateng, menyampaikan bahwa Bank Jateng telah memperoleh izin untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan teknologi QRIS tahun ini.

“Hal ini dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta mendukung program Gerakan Bangga Buatan Indonesia. KKI akan memperkuat transparansi dalam belanja pemerintah daerah dan mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Sementara Slamet Ak, selaku Plt Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, Bank Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi P2DD ini.

“Kami menyambut baik adanya sinergi ini sebagai langkah penting dalam mempercepat digitalisasi daerah di Jawa Tengah,” ujarnya.

Melalui implementasi KKI, Bank Jateng berharap tercipta kemandirian nasional, jaminan kedaulatan data transaksi pemerintah daerah, efisiensi biaya pemrosesan, dan mendorong inovasi dalam sistem pembayaran di tingkat daerah. (HS-06)

 

Belum Masuk Desember, Arsenal Sudah Banyak Cobaan

Prakiraan Cuaca Semarang dan Sekitarnya, Selasa (5/11/2024)