HALO SRAGEN – Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Sragen, pada 2022 sebesar 12,94 persen turun menjadi 12,87 persen pada tahun 2023.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Sragen, Suroto, sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sragen, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK Kabupaten Sragen Tahun 2026, Kamis (24/9/2026).
Lebih lanjut Suroto mengatakan, pada 2024 angka tersebut turun lagi menjadi 12,41 persen, dan pada 2025 turun menjadi 11,22 persen.
“Di tahun 2025, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sragen merupakan yang tertinggi se-Solo Raya, yaitu sebesar 1.19 persen,” kata dia, seperti dirilis sragenkab.go.id.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen atas penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
“Saya dan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan amanah untuk membantu saudara-saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan, kita harus berusaha lebih keras dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen,” kata dia.
Wabup Suroto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sragen, juga menyampaikan bahwa Kabupaten Sragen menempati posisi ke-8 dari 35 kabupaten/ kota se Provinsi Jawa Tengah (Jateng).
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional sehingga masuk dalam zona merah atau red zone, oleh karena itu kita harus memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di Sragen,” ujarnya.
Pemkab Sragen telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, di antaranya bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi dan bantuan seragam sekolah bagi siswa dengan KK miskin, bus sekolah gratis, serta PBB gratis bagi kelompok marginal.
“Semua kerja keras kita yang kita lakukan tidak lepas dari kolaborasi dengan CSR.” lanjutnya.
Tidak hanya itu, dalam acara yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sragen tersebut, turut diuraikan sejumlah strategi peningkatan pendapatan masyarakat antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), magang luar negeri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru PAUD, TPA, Madrasah Diniyah, dan pondok pesantren.
“Saya harap Bapak/Ibu sekalian senantiasa menjalankan amanat Permendagri 53 Tahun 2020 dan peran sebagai anggota TKPK sehingga kesejahteraan masyarakat Sragen meningkat.” tegasnya.
Wabup Sragen menekankan, pembangunan wilayah kantong kemiskinan menjadi fokus utama Pemkab Sragen. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyediaan wifi gratis untuk desa prioritas miskin, perbaikan jalan dan jembatan, pengadaan sarana air bersih, serta program TMMD dan RTLH.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sragen, Dwiyanto, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen di atas rata-rata Jateng dan nasional.
Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat pengangguran di Kabupaten Sragen yang berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
“Harapannya, hari ini seluruh OPD yang hadir dapat mengevaluasi sejauh mana progress penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sehingga efektivitasnya dapat diukur sesuai dengan tupoksi masing-masing,” kata dia.
Hadir Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Nurwi Mayasri Fitriastuti, yang memberikan arahan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Turut hadir Kepala BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menyampaikan strategi pemanfaatan DTSEN untuk penanggulangan kemiskinan. (HS-08)
