HALO SEMARANG – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerinda, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power).
Hal ini ditegaskan Martin, dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama pakar hukum Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta.
Menurut Martin, upaya untuk mencegah hal tersebut menjadi pokok pembahasan serta kehati-hatian Komisi III dalam melakukan perancangan beleid.
Beragam masukan dari berbagai kalangan pun, difokuskan agar nantinya rancangan UU tidak di salah gunakan oleh pelaksana regulasi di lapangan.
“Jangan sampai aturan perampasan aset ini membuka peluang abuse of power. Karena nantinya undang-undang akan berada di tangan APH (Aparat Penegak Hukum). APH yang akan menjalankannya di lapangan,” kata Martin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Legislator dari Fraksi Gerindra ini pun bilang, pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga agar penyalahgunaan wewenang terhadap regulasi nantinya tidak terjadi.
“Kami juga memikirkan bagaimana agar aset-aset yang tidak berkaitan, justru nanti (malah) disita. Itulah tadi yang bisa terjadi kalau penyalahgunaan wewenang itu muncul,” tutur dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Meskipun begitu, Martin menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung agar aset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi untuk betul-betul disita. Bahkan, ia pun mengupayakan agar UU Perampassan Aset nantinya bisa direalisasikan dengan segera.
“Karena memang masyarakat menunggu itu. Cuma sekali lagi yang kami tekankan, kita tentu terus berupaya untuk menutup peluang untuk adanya penyalah gunaan wewenang dari APH sebagai pelaksana undang-undang ini,” kata dia. (HS-08)
