in

Antisipasi Ancaman Resesi, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko

Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko.

HALO SEMARANG – Di tengah situasi ekonomi global yang tak menentu, perlu ada langkah strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah. Hal itu guna mengantisipasi ancaman resesi 2023, yang mungkin melanda dunia, termasuk Indonesia. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, salah satu yang bisa dilakukan adalah mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah. Hal tersebut mengingat sektor UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat.

“Sektor UMKM dan koperasi tidak mengenal krisis, selalu survive terhadap permasalahan ekonomi secara global. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dalam upaya memberdayakan ekonomi kerakyatan. Maka harus terus didorong agar semakin banyak mayarakat yang bergerak di sektor UMKM,” kata politisi Gerindra tersebut, Senin (14/11/2022).

Dikatakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Pasca-pandemi Covid-19, sektor UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, yaitu menciptakan kesadaran kerja sama antar-UMKM. Namun sejauh ini, kesadaran tersebut belum banyak tumbuh di pelaku usaha. Hal itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor dalam jumlah banyak.

“Maka Dinkop UKM Jateng perlu ada upaya untuk mengkonsolidasi antarpelaku UMKM. Karenanya konsolidasi antar-UMKM menjadi salah satu upaya strategis, termasuk menciptakan peluang marketing yang lebih besar,” katanya.

Digitalisasi UMKM juga sangat diperlukan, baik pemasaran, produk, dan administrasi. Digitalisasi dirasa perlu sebab ada perubahan perilaku konsumen usai pandemi Covid-19 dari pembelian konvensional menjadi online.

Kontribusi UMKM

Sementara pemberdayaan UMKM menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UKM Jateng untuk membangkitkan perekonomian pascapandemi Covid-19. Setidaknya ada empat sektor lapangan usaha di Jateng yang memberikan kontribusi terbesar, yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi, yang mencapai 72,43 persen dari total nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah 2022.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Ema Rachmawati mengatakan, kontribusi UMKM Jawa Tengah cukup besar. “Kalau melihat (ketangguhan UMKM) sangat pesat. Misal waktu pandemi banyak PHK. Mau tidak mau UMKM tetap harus hidup. Mereka juga tidak memberhentikan karyawan,” kata Ema beberapa waktu lalu.

Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) makin tampak, seusai dihadapkan pandemi Covid-19. Dari 2019, kontribusi UMKM naik sebesar 27 persen pada 2021.

“Dari kondisi pandemi muncul UMKM baru, ini kalau lihat data 2019 ketika pandemi belum ada kontribusi UKM terhadap PDB, hanya 10 persen. 2020 naik 11 persen, 2021 ini fenomenal, 37 koma sekian persen,” jelasnya.

Guna menambah ketangguhan dan meningkatkan potensi UKM dan UMKM, Pemprov Jateng bersama Dinkop UMKM Jateng mempunyai beberapa terobosan, antara lain dengan menggelar UKM Virtual Expo (UVO). Dalam kegiatan itu, UMKM dari berbagai kota/kabupaten yang telah lolos kurasi bisa mendisplay produk mereka. Bahkan hingga 2021, omzet yang didapat mencapai Rp 6 miliar. “UKM Virtual Expo cukup besar mendongkrak pasar luar negeri,” imbuh Ema.

Kedua, program penjualan parcel yang berisi produk UMKM. Ema mengatakan, parcel dijual pada momen tertentu seperti Lebaran. Bahkan pada penjualan parcel 2022, omzet parsel menapai Rp 5 miliar.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga telah mewajibkan sektor pemerintahan mengalokasikan produl UMKM untuk pengadaan barang dan jasa. Hal itu juga menjadi salah satu upaya mendukung UMKM.

“40 Persen pengadaan barang jasa wajib dialokasikan ke UKM, utama UMKM dan koperasi. Sudah ada 4.200 yang bergabung ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) e-katalog. Ada 99 produk 17 kabupaten. Transaksi belanjanya mencapai Rp 285 miliar kepada UKM,” kata Ema.(Advetorial-HS)

Sheikh Zayed Grand Mosque Solo Diresmikan, Ganjar : Semoga Jadi Centre of Excellence

Sahroni Minta Polisi Segera Ungkap Kasus Pembunuhan Iwan Boedi