HALO SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela menilai Program konversi dari kompor gas ke listrik terburu-buru dan harus dikaji ulang. Menurutnya, program ini juga bukan menyelesaikan masalah, malah justru memindahkan masalah.
Hal itu disampaikan Mulan Jameela, saat mengikuti rapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian, Rabu (21/9/2022), di DPR, Senayan, Jakarta.
“Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” kata Mulan Jameela, seperti dirilis dpr.go.id.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku, sebagai seorang ibu yang mengurus urusan dapur, dia tahu betul kebutuhan kompor untuk rumah tangga.
Konversi LPG 3 kg ke listrik jadi persoalan serius bagi para ibu.
“Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan,” kata istri dari Ahmad Dhani ini.
Mulan mengingatkan bahwa Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas soal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM.
Ketika itu rapat menyepakati bahwa program tersebut perlu dikaji ulang.
Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp 1,5 juta per unit.
Ini jadi masalah lain yang akan dihadapi masyarakat, terutama para ibu.
“Menurut saya konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi jadi persoalan ibu-ibu. Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru,” keluh legislator dapil Jabar XI itu.
Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, dalam rapat itu mempersoalkan rencana menghilangkan elpiji 3 Kg bersamaan dengan distribusi kompor listrik.
“Kami berharap kompor listrik dan LPG 3 kg bisa tetap berjalan bersamaan,” kata dia.
Untuk diketahui kompor listrik dengan sistem induksi membutuhkan daya listrik 1200 watt. Selain itu harga per unit untuk dua tungku, adalah sekitar Rp 1,5 juta, antara lain karena sebagian komponennya masih harus impor.
“Melihat komponen produk kompor listrik itu, sepertinya hanya bisa untuk kalangan menengah ke atas,” kata Sartono.
Karena itu dia meminta agar kompor listrik (induksi) yang akan didistribusikan kepada masyarakat luas, bisa menyerap lebih banyak komponen dalam negeri daripada impor.
Tidak hanya itu, produk kompor ini juga harus hemat listrik, sehingga tidak memberatkan konsumen.
“Kelebihan pasokan listrik memang harus bisa diserap oleh industri. Sekarang bagaimana teknologi (kompor) ini bisa diterima masyarakat dengan mudah dan murah.
Politisi Partai Demokrat itu, menyerukan agar Kemenperin merekonstruksi produk kompor listrik ini dengan serapan komponen lokal yang dominan.
Sementara itu, Dirjen ILMATE di hadapan Komisi VII DPR, memaparkan bahwa ada sepuluh komponen dalam kompor listrik tersebut. Enam komponen berasal dari produk lokal dan empat komponen sisanya harus impor. (HS-08)
