HALO CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap, pada 2027 mendatang bakal menghadapi beban fiskal yang semakin berat, antara lain karena pemangkasan anggaran transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah.
Pemotongan yang signifikan tersebut, berdampak langsung pada ruang gerak anggaran, dan pemerintah daerah terpaksa menyesuaian prioritas pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Acara dihadiri Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Kepala Bappeda Imam Jauhari, Kepala BPKAD Sapta Giri Putra serta Kepala OPD dan stakeholder lainnya.
Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman menyampaikan bahwa tekanan fiskal sudah mulai dirasakan sejak tahun anggaran 2026.
Setelah sebelumnya anggaran berkurang Rp 86 miliar pada 2025, Cilacap kembali mengalami pemotongan sebesar Rp 393 miliar pada 2026.
“Saat ini kita sedang menjalankan APBD 2026, dan tantangannya luar biasa. Pemotongan TKD ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Pemkab Cilacap. Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” ujar Syamsul, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
Ia mengakui, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan harus ditunda.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur.
“Sekitar 70 persen masyarakat masih menghendaki peningkatan infrastruktur. Karena itu, infrastruktur tetap kita optimalkan meski dalam keterbatasan,” katanya.
Selain dampak anggaran, Pemkab Cilacap juga tengah melakukan pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran.
Langkah ini diambil untuk memperbaiki kualitas tata kelola sekaligus meminimalkan potensi temuan di kemudian hari.
“Kami sedang memperbaiki sistem perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Ada beberapa program yang terkena efisiensi, namun ini harus dilakukan agar ke depan lebih tertib dan akuntabel,” ujar Syamsul.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat memaparkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Fokus diarahkan pada hilirisasi produk unggulan, penguatan UMKM dan koperasi, pengembangan desa wisata, peningkatan kualitas SDM, pemerataan infrastruktur wilayah, hingga reformasi birokrasi dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sementara itu, Kepala BPKAD Cilacap Sapta Giri Putra menjelaskan bahwa postur APBD 2026 menunjukkan kondisi defisit sebesar Rp 121,37 miliar, dengan ketergantungan pendapatan transfer masih mencapai 68,57 persen.
Untuk tahun 2027, tantangan fiskal diperkirakan semakin berat. Pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp 3,46 triliun menjadi Rp 2,80 triliun, sementara defisit neraca berpotensi melebar hingga Rp 234,6 miliar.
“Tekanan terbesar berasal dari penurunan pendapatan transfer. Ini menuntut kita lebih efisien dalam belanja dan lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah,” ujar Sapta.
Ia juga mengingatkan adanya risiko sanksi fiskal apabila ketentuan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja infrastruktur dan belanja pegawai, tidak dapat dipenuhi sesuai regulasi terbaru.
Di sisi perencanaan, Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Imam Jauhari menyampaikan bahwa RKPD 2027 disusun dalam koridor RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada pengembangan potensi ekonomi dan penguatan kemandirian daerah.
Kondisi makro daerah dinilai relatif stabil, ditandai dengan penurunan kemiskinan menjadi 9,41 persen, peningkatan IPM menjadi 73,45, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun menjadi 7,40 persen.
“Pembangunan 2027 diarahkan pada peningkatan daya saing ekonomi daerah, kualitas SDM, pemerataan pembangunan wilayah, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital,” kata Imam.
Forum konsultasi publik ini merupakan tahap awal untuk menyelaraskan keterbatasan fiskal dengan aspirasi masyarakat dan DPRD. Tujuannya agar arah pembangunan Kabupaten Cilacap tetap terjaga meski di tengah tekanan anggaran yang kian ketat.(HS-08)
