in

Ajak Masyarakat Cegah Resistensi Mikroba, Menkes Singgung Penolakan Produk Laut Indonesia karena Kadar Antibiotik Tinggi

Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia (WAAW) 2024, yang digelar Kemenkes RI, bersama mitra strategis, Minggu (8/12/2024) di Bundaran HI, Jakarta, dengan mengusung tema global “Educate, Advocate, Act Now. (Foto : sehatnegeriku.kemkes.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berupaya meningkatkan kesadaran publik, terhadap ancaman resistansi antimikroba (AMR).

AMR menjadi ancaman nyata yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi.

Upaya tersebut antara lain dilaksanakan dalam acara Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba Sedunia (WAAW) 2024, yang digelar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, bersama mitra strategis,  Minggu (8/12/2024) di Bundaran HI, Jakarta, dengan mengusung tema global “Educate, Advocate, Act Now”.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, dalam sambutannya menyoroti dampak serius dari resistansi antibiotik.

Ia membagikan pengalamannya saat kunjungan kerja ke Kendari, di mana dia menyaksikan tingginya angka kematian, akibat infeksi yang tidak lagi responsif terhadap pengobatan antibiotik.

Dia kemudian menyebut, terdapat peningkatan angka pembelian antibiotik di Indonesia, dari Rp 5 triliun hingga Rp 6 triliun per tahun, menjadi Rp10 triliun.

“Banyak yang digunakan tanpa resep dokter, bahkan tersebar di lingkungan seperti sungai dan laut,” kata Menkes, seperti dirilis sehatnegeriku.kemkes.go.id.

Tidak hanya berdampak pada kesehatan, resistansi antibiotik juga merugikan sektor ekonomi dan lingkungan.

Salah satu contohnya adalah penolakan produk laut Indonesia, di pasar internasional karena kadar antibiotik yang tinggi.

Menkes menegaskan bahwa resistansi antimikroba adalah ancaman yang harus segera ditangani melalui perubahan perilaku masyarakat.

Masyarakat diajak untuk lebih bijak dalam menggunakan antibiotik, seperti hanya menggunakannya sesuai resep dokter, menghindari pembelian bebas, dan tidak menggunakan antibiotik secara berlebihan pada hewan.

“Resistansi antibiotik adalah ancaman nyata. Jika kita terus membiarkan penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol, di masa depan, obat-obatan ini tidak lagi efektif melawan infeksi. Mari bersama-sama mengedukasi masyarakat dan mendorong perilaku bijak dalam penggunaan antibiotik,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Azhar Jaya menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi resistansi antimikroba.

“Ini bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi kita. Upaya pengendalian resistansi antimikroba membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” jelas Azhar.

Azhar menambahkan bahwa perubahan perilaku masyarakat adalah fondasi untuk mencegah meluasnya resistansi antimikroba.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan publik dan menginspirasi tindakan nyata untuk melindungi masa depan generasi mendatang,” tutupnya.

Kemenkes berharap momentum ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan antibiotik, melindungi lingkungan, dan memastikan kesehatan generasi mendatang. (HS-08)

Legislator Golkar Ini Minta Pemerintah Daerah Tak Anti pada Data BPS

Percepat Transformasi Digital Sektor Industri, Kemenperin Optimalkan Peran PIDI 4.0