HALO SEMARANG – Ada momen menarik ketika Calon Wali Kota Semarang nomor urut 2 Yoyok Sukawi merespons pertanyaan rivalnya, Agustina Wilujeng Pramestuti tentang komitmen akses pendidikan gratis.
Saat itu, Yoyok memaparkan komitmen pendidikan bagi siswa-siswi TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta. Termasuk pula mencakup sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Kota Semarang.
Namun, seusai Yoyok menjelaskan, Agustina Wilujeng justru bertanya terkait SMA dan SMK tak masuk prioritas. Padahal jenjang sekolah menengah atas dan kejuruan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Mohon maaf, ibu selaku pimpinan saya di Komisi X, bahwa urusan pendidikan SMA, dan SMK adalah kewenangan dari pemerintah provinsi. Saya ingatkan kembali bahwa Pemerintah Kota Semarang punya kewenangan untuk TK, SD, dan SMP,” kata Yoyok dalam debat perdana pemilihan kepala daerah (Pilkada) di MG Setos, Kota Semarang, Jumat (1/11/2024).
Yoyok yang berpasangan dengan Joko Santoso alias Joko Joss tersebut menegaskan, bahwa komitmen akses pendidikan gratis disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Bu Agustin yang saya hormati, makanya pemerintahan Yoyok Sukawi-Joko Santoso akan memprioritaskan urusan pendidikan pada urutan pertama seperti amanah undang-undang. Inilah yang akan kami gratiskan agar semua warga Kota Semarang mendapatkan akses pendidikan yang sama, adil, dan merata,” ujarnya.
Pasangan yang diusung Koalisi Semarang Maju Bermartabat ini optimistis, dapat menggratiskan siswa bersekolah mulai jenjang TK, SD, dan SMP sederajat. Akses pendidikan gratis itu akan mewujudkan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
“APBD Semarang ini Rp 5,8 triliun, dengan anggaran 20 persen artinya sekitar Rp 1,2 triliun, kita optimistis penempatan anggaran pendidikan pada tempatnya akan mampu memenuhi sekolah gratis untuk semuanya. Jadi di sini masalah optimisme, kita bisa,” kata mantan Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Hal yang diungkapkannya adalah tanggung jawab pembiayaan pendidikan untuk menjadi modal dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Menurutnya, upaya tersebut adalah langkah meneruskan kinerja pemimpin yang sebelumnya belum mencapai target.
“Kami optimistis uang dari mana, kalau memprioritaskan urusan pendidikan menjadi urutan pertama artinya uang harus cukup dulu untuk memenuhi prioritas selanjutnya,” ujarnya.(HS)
