HALO SEMARANG – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mendorong agar penyaluran program Bansos dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini agar penyaluran bansos yang mencapai Rp 400 triliun, dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Penyaluran bansos tersebut, lanjut Darmadi, jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu.
Hal itu karena program ini telah menjadi instrumen penting, dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.
Meski dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala, Darmadi mengatakan bukan berarti program bansos tersebut harus ditiadakan.
Menurut dia, pemberian Bansos malah harus dibenahi, baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.
“Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” kata anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini di Jakarta, Kamis (4/1/202), seperti dirilis dpr.go.id.
Darmadi menegaskan, penyaluran bansos mesti bisa disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif. Pihaknya pun mengaku saat ini tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.
Darmadi menegaskan, pembentukan panja ini juga sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat, karena bansos menggunakan uang rakyat.
“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat, untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin,” ungkapnya.
Dengan adanya panja, lanjut Darmadi menjelaskan, diharapkan penyaluran bansos oleh tiga perusahaan yang ditunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog dapat berjalan efektif.
“Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi,” tegasnya.
Penebalan
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, menjelaskan dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bansos.
“Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak la Lina dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin,” jelas Said dalam rilisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Dia pun mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran.
Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.
Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.
“Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” jelas Said.
Dia pun merespon berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja di akhir tahun. Menurutnya, perlu membandingkan rekam jejak pada belanja di tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat memang selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun.
Said pun mengungkapkan, masing-masing pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres No 75 tahun 2023.
“Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” ungkap Said
Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja.
“Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, di akhir tahun biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja, selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD,” papar Said. (HS-08)
