HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan, dalam rapim TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/23).
Dalam amanatnya, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai pentingnya visi yang sama antara TNI dan Polri. Terlebih mengenai pembagian tugas dan wilayah dalam menghadapi berbagai situasi serta tantangan.
“Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik. Saya rasa garis besar itu,” kata Jokowi, seperti dirilis polri.go.id, Rabu (8/2/23).
Presiden Jokowi menegaskan, terkait pengamanan jelang Pemilu 2024, dia meyakini bahwa TNI dan Polri sudah mengerti apa yang harus dilakukannya.
Bahkan TNI dan Polri diyakini tahu bagaimana menjaga kondusifitas di tahun politik ini.
“Nggak ada, saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusifitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis,” jelasnya.
Selain kondusifitas, Kepala Negara juga menyatakan peran TNI dan Polri sangat diperlukan dalam proses hilirisasi.
Terlebih, untuk menindak tambang ilegal yang akan mengganggu proses hilirisasi.
“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI-Polri ada di situ,” kata Presiden.
Presiden mencontohkan, kalau ekspor ilegal, seperti timah, bauksit, batu bara dilakukan, maka penerimaan negara akan berkurang.
“Sehingga tugas TNI-Polri kalau di laut ya polisi air, Bakamla. TNI AL misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan,” jelasnya.
Presiden juga mengingatkan jajaran TNI dan Polri, untuk mengupayakan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Pesan Jokowi itu juga disampaikan kepada daerah-daerah rawan karhutla, seperti provinsi Riau, Sumut, dan Kalimantan. Terlebih pada akhir Februari hingga Maret, diprediksi sudah mulai terjadi cuaca panas.
“Saya memberikan warning untuk provinsi Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret panasnya sudah naik,” kata Presiden.
Presiden memastikan, janjinya mengenai penanganan Karhutla masih berlaku hingga saat ini.
“Janji saya 7 tahun masih berlaku sampai sekarang, kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung Pangdam, Kapolda, Danrem. Saya ngomong hati-hati janji saya masih berlaku,” jelasnya.
Sebagai pengingat, Presiden Jokowi menegaskan tak akan segan-segan mencopot Pangdam dan Kapolda yang lalai menangani Karhutla. Para pejabat baru diminta memperhatikan pesan dari Presiden Jokowi tersebut. (HS-08)
