HALO KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyalurkan bantuan sosial rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bersumber dana APBD Perubahan Kabupaten Klaten tahun 2022.
Penyaluran bantuan tersebut digelar secara simbolis di Gedung Sunan Pandanaran Klaten, Kamis (8/12/2022).
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperwaskim) Kabupaten Klaten, Pramana Agus Wijanarka, mengatakan berdasarkan pendataan, hingga akhir 2021 jumlah RTLH di Klaten mencapai 18.011 unit.
Di Klaten sendiri, penanganan RTLH dilakukan secara simultan, dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Jateng, Kabupaten Kalten, dan pihak-pihak lain yang peduli untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.
“Keberadaan rumah layak huni, menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah,” kata Pramana Agus Wijanarka, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan sosialisasi bansos RTLH.
Selain itu, menurutnya, rumah layak huni merupakan kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat.
“Sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk andil dalam pemenuhan kebutuhan tersebut,” kata dia seperti dirilis klatenkab.go.id.
Kegiatan ini dihadiri secara langsung Bupati Klaten Sri Mulyani dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, serta jajaran Forkompimda Kabupaten Klaten. Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat penerima manfaat bansos rehab RTLH.
Lebih lanjut, Pramana Agus Wijanarka mengatakan pada tahun 2022, Pemkab Klaten telah menganggarkan pada APBD murni, untuk kegiatan bansos rehab RTLH sebanyak 35 unit di lokasi TMMD maupun KBMKB.
Sementara pada APBD perubahan tahun ini, Pemkab Klaten menganggarkan rehab RTLH sebanyak 552 unit, yang tersebar di lokasi penanganan desa dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Sementara nilai bantuan sebesar Rp 12 juta per unit RTLH sasaran.
“Pemkab Klaten secara bertahap terus mencurahkan perhatian terhadap RTLH. Kegiatan ini sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut,” ungkapnya.
Pramana menambahkan selain dari APBD, baik murni maupun perubahan, tahun ini juga disalurkan bansos rehab RTLH dari berbagai sumber lainnya. Seperti Baznas, bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
“Sehingga total RTLH yang direhab mencapai 1.715 unit,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Klaten Sri Mulyani, menyampaikan pada tahun 2022, Pemerintahan Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran perbaikan rumah tidak layak ini di 25 desa miskin ekstrem, di lima kecamatan.
Ia berharap kegiatan ini turut menggerakkan elemen masyarakat yang di desa, untuk bergotong royong membantu warga yang mendapatkan alokasi RTLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
“Dengan sistem gotong royong dan bantuan stimulan ini, Insya Allah, rumah yang tadinya mungkin tidak layak atau rumah yang tidak sehat, rumah bapak dan ibu semuanya sudah bisa ditempati dengan keluarga dengan penuh kenyamanan dan Insya Allah sehat,” ungkapnya. (HS-08)
