HALO SEMARANG – Pemilu 2024 dinilai menjadi momen yang rawan atau berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini tidak lain karena setiap kelompok, individu, maupun partai politik memiliki pendapat dan pilihan yang berbeda-beda di saat tahun politik. Apalagi di tahun 2024 nanti kemungkinan akan dilaksanakan Pemilu serentak, baik pilpres, pileg, maupun pemilihan kepala daerah. Potensi kerawanan sosial pun diprediksi akan meningkat.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengingatkan, potensi konflik tersebut tentunya harus diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Politisi Partai Gerindra tersebut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng untuk bergerak mulai dari sekarang, menyiapkan skema antisipasi konflik sosial termasuk pemetaan potensi konflik.
“Langkah awal yang harus dilakukan yaitu memetakan terlebih dahulu daerah mana saja yang rawan konflik. Hal ini bisa berkaca pada data Pemilu tahun sebelumnya dan melihat juga kondisi saat ini,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019, Forkopimda Jateng memetakan enam daerah rawan konflik. Daerah tersebut yaitu Solo Raya, Banyumas, Temanggung, Pekalongan, Pati, dan Kota Semarang.
Dikatakannya, peta tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan dinamika politik di Jateng. Maka, langkah antisipatif terhadap konflik harus dilakukan lebih awal agar prosesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berjalan dengan kondusif.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama antarseluruh pihak, pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, serta juga pelaksana dan pengawas Pemilu. Mari jaga keamanan dan ketertiban di masyarakat biar Jateng bisa tetap adem ayem,” katanya.
Pendidikan Politik
Ia melanjutkan, komunikasi dan koordinasi secara intens perlu ditingkatkan. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas disarankan untuk menjadi fasilitator yang mempertemukan antarpartai politik agar terjalin hubungan dan interaksi yang positif.
Selain itu, seluruh pihak juga diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan mewaspadai narasi yang provokatif. Heri berpesan, jangan sampai ada yang memprovoksi dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang memang menginginkan adanya konflik di masyarakat, agar tidak menimbulkan perpecahan di Jateng.
“Tunjukkan kalau kita adalah masyarakat Jawa Tengah yang masyarakatnya mencintai perdamaian. Toleransi harus dijunjung tinggi dan perbedaan harus bisa disikapi dengan bijak. Apa pun yang ada di depan kita, termasuk Pemilu 2024 nanti, Jateng harus tetap gayeng,” pungkas Heri Pudyatmoko.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jateng, Haerudin menilai, bahwa setiap gelaran Pemilu berpotensi menimbulkan konflik. Terutama di jajaran masyarakat bawah yang fanatik terhadap pilihan tertentu.
Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat harus dibekali pendidikan politik supaya memahami bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya disikapi dengan sentimen. Pendidikan politik menjadi salah satu kunci peredam konflik pada Pemilu 2024, khususnya di Jateng.
“Pendidikan politik akan memahamkan masyarakat bahwa Pemilu adalah bagian dari keterlibatan masyarakat dalam menjalankan demokrasi. Saya yakin kalau Jawa Tengah bisa tetap aman, tertib, dan kondusif,” ungkap Haeruddin.(Advetorial-HS)
